Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta percepatan persetujuan anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Pernyataan itu disampaikan Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra saat bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan pada Senin 27 Juli 2026.
Pemerintah telah menyusun rencana induk rehab-rekon yang membutuhkan dana sebesar Rp100,1 triliun hingga 2028.
Sebagai langkah awal, pemerintah menyalurkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun langsung kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat.
Tujuan penyaluran TKD tersebut adalah mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik di kawasan terdampak bencana.
Pada 2026, alokasi anggaran untuk Satgas PRR Pascabencana Sumatra mencapai lebih dari Rp39 triliun dan mencakup 32 kementerian/lembagaan.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh instansi yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.
Tito mengemukakan masih ada empat usulan anggaran yang menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan dan meminta prosesnya dipercepat.
Empat usulan tersebut dialokasikan untuk Kementerian Pertanian (pemulihan sawah dan perkebunan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (rehabilitasi tambak), Kementerian Agama (perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah), serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membantu pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana.
Beberapa kementerian telah memulai penanganan menggunakan anggaran reguler hasil refocusing, namun tambahan dana dianggap penting agar pemulihan berjalan lebih optimal.
Tito menyatakan setelah anggaran ditransfer, sebagai Kasatgas ia akan mendorong percepatan pelaksanaan rehab-rekon di lapangan dan memastikan pemantauan terus berlangsung.
Ia juga mengimbau kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara aktif melaporkan perkembangan program kepada publik agar proses pemulihan terlihat nyata di mata masyarakat.







