Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menekankan bahwa aturan di ranah digital perlu lebih berfungsi sebagai pembuka peluang daripada sekadar alat untuk menegakkan kepatuhan.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital (Dirjen Ekodigi), Edwin Hidayat Abdullah, menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangan resmi pada Senin, 27 Juli 2026.
Edwin menjelaskan bahwa regulasi harus menciptakan kepastian bagi investor serta menyediakan ruang yang kondusif bagi inovasi teknologi.
Menurutnya, tujuan aturan tidak boleh terbatas pada memaksa pelaku usaha mematuhi hukum semata, tetapi juga harus merangsang pertumbuhan ekonomi digital.
Pemerintah melihat dua fungsi utama regulasi yaitu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, serta menjadi pemicu lahirnya inovasi dan ekspansi ekonomi.
Dengan fungsi tersebut, proses pengembangan ekonomi digital tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.
Edwin menambahkan bahwa upaya regulasi harus sejajar dengan pembenahan talenta digital agar sumber daya manusia mampu menghadirkan nilai ekonomi.
Ia memperingatkan bahwa tanpa persiapan talenta yang memadai, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban bukan keuntungan.
Untuk memperkuat ekosistem startup nasional, Edwin mengajak pelaku startup memanfaatkan program pengembangan yang disediakan pemerintah, termasuk Bali Tech Week dan perluasan pusat inovasi Garuda Spark di berbagai daerah.
Ia menegaskan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemicu pertumbuhan, agar inisiatif digital nasional dapat berkembang secara berkelanjutan.







