Tito menjelaskan, “Arahnya harus benar-benar terfokus pada aspek fisik Gerakan Pangan Murah. Evaluasi dan persiapan harus dilakukan dengan anggaran yang lebih kecil.”
Selain itu, Tito juga mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan dana-dana yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Ia menyarankan agar pejabat daerah memanfaatkan anggaran dari dana reguler yang terkait dengan pangan, pertanian, dan dinas sosial.
Tito mengungkapkan bahwa ia telah mengeluarkan surat edaran yang memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Ia memahami bahwa sebelumnya banyak pemda enggan menggunakan anggaran tersebut.
“Sebelumnya, pemda sering ragu untuk menggunakan anggaran ini. Saya telah mengeluarkan surat edaran beberapa waktu lalu yang bisa menjadi dasar hukum bagi pemda untuk menggunakan belanja tidak terduga dalam upaya mengendalikan inflasi. Hal ini tidak harus terjadi dalam keadaan darurat, karena saya tahu bahwa pejabat daerah sering kali merasa terbatasi oleh istilah ‘darurat’,” tegas Tito.