JENGGALA.ID – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan. Hal ini disampaikan olehnya saat pemerintah daerah meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GMP) di Kementan, Jakarta Selatan, pada Senin (16/10). Tito sepenuhnya mendukung inisiatif tersebut.
Namun, Tito menegaskan bahwa penting bagi daerah untuk fokus pada penyediaan bahan pokok dengan harga yang benar-benar terjangkau oleh masyarakat. Ia mengingatkan agar daerah tidak hanya terlibat dalam perencanaan dan persiapan, sementara anggaran yang dialokasikan untuk inti Gerakan Pangan Murah hanya sebesar 30 persen, seperti yang ia dengar dari Pak Pj Gubernur Banten.
Tito menjelaskan, “Arahnya harus benar-benar terfokus pada aspek fisik Gerakan Pangan Murah. Evaluasi dan persiapan harus dilakukan dengan anggaran yang lebih kecil.”
Selain itu, Tito juga mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan dana-dana yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Ia menyarankan agar pejabat daerah memanfaatkan anggaran dari dana reguler yang terkait dengan pangan, pertanian, dan dinas sosial.
Tito mengungkapkan bahwa ia telah mengeluarkan surat edaran yang memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Ia memahami bahwa sebelumnya banyak pemda enggan menggunakan anggaran tersebut.
“Sebelumnya, pemda sering ragu untuk menggunakan anggaran ini. Saya telah mengeluarkan surat edaran beberapa waktu lalu yang bisa menjadi dasar hukum bagi pemda untuk menggunakan belanja tidak terduga dalam upaya mengendalikan inflasi. Hal ini tidak harus terjadi dalam keadaan darurat, karena saya tahu bahwa pejabat daerah sering kali merasa terbatasi oleh istilah ‘darurat’,” tegas Tito.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, dan ia mengajak pemda untuk berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran BTT untuk Gerakan Pangan Murah dan pengendalian inflasi akan berjalan dengan baik, tanpa risiko pemeriksaan yang tidak perlu.







