Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah mendorong pengesahan empat perjanjian perdagangan internasional melalui Peraturan Presiden.
Pernyataan itu disampaikan usai Komisi VI DPR RI memberi persetujuan sehingga langkah administratif dapat segera dijalankan oleh pemerintah.
Menurut Budi, penerbitan Peraturan Presiden dipandang sebagai alat percepatan implementasi dan perluasan manfaat perjanjian bagi peningkatan ekspor nasional.
Pernyataan resmi disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Satu dari perjanjian yang akan disahkan adalah Indonesia-EAEU FTA yang membuka akses pasar ke lima negara anggota Uni Ekonomi Eurasia.
Pemerintah menilai perjanjian ini dapat memperkuat peran EAEU sebagai hub ekspor Indonesia menuju Asia Tengah, Asia Barat, dan Eropa Timur.
Proyeksi menunjukkan potensi peningkatan ekspor ke kawasan EAEU sebesar USD2,87-2,89 miliar.
Produk yang diperkirakan memperoleh manfaat meliputi sawit dan turunannya, karet alam, kopi, produk perikanan, tekstil, alas kaki, furnitur, serta mesin.
Perjanjian kedua adalah Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yang memperdalam komitmen liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN.
Pembaruan ATIGA juga diarahkan untuk memperkuat fasilitasi perdagangan, kepastian berusaha, serta akses pasar antarnegara anggota.
Protokol tersebut menambahkan dua bidang kerja sama baru, yakni kerja sama ekonomi dan teknis serta dukungan bagi UMKM.
Data menunjukkan tingkat pemanfaatan fasilitas preferensi tarif ATIGA oleh pelaku usaha Indonesia mencapai 82,73 persen pada 2024.
ACFTA 3.0 Upgrade Protocol menjadi perjanjian ketiga yang dimaksudkan untuk menguatkan kerja sama pada bidang baru yang mendukung perdagangan modern.
Pembaruan ini tidak mengubah komitmen akses pasar yang telah berlaku dalam ACFTA, namun diharapkan memperluas ruang kerja sama teknis dan regulasi.
Berdasarkan kajian Kementerian Perdagangan, pengesahan ACFTA 3.0 berpotensi meningkatkan nilai perdagangan Indonesia dengan Tiongkok.
Catatan kajian menunjukkan total perdagangan kedua negara mencapai USD154,6 miliar pada 2025.
Keempat, ASEAN Framework Agreement on Food Safety Regulatory Framework (AFSRFA) disiapkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan keamanan pangan di ASEAN.
Kerangka ini diharapkan memberi kepastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan untuk pasar kawasan.
Implementasi AFSRFA diperkirakan dapat meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar USD 634,83 juta.
Selain itu, penerapan kerangka tersebut diperkirakan menghasilkan welfare gain nasional sebesar USD 252,17 juta.
Budi menegaskan bahwa rangkaian pengesahan ini diharapkan tidak hanya membuka pasar baru, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional dan global.
Pemerintah akan segera menindaklanjuti langkah teknis pascapersetujuan Komisi VI untuk memastikan perjanjian-perjanjian tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha.







