MEDAN, Jenggala – Puluhan massa yang tergabung dalam Partai Buruh Sumatera Utara (Sumut) bersama sejumlah elemen buruh menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (1/5).
Aksi ini diikuti beragam kelompok, mulai dari komunitas ojek online, mahasiswa, hingga elemen masyarakat sipil. Mereka menyuarakan tuntutan terkait isu ketenagakerjaan, kesejahteraan buruh, hingga persoalan agraria di Sumut.
Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk tekanan agar pemerintah lebih serius memperhatikan nasib buruh.
“Kami turun ke jalan dalam momentum May Day ini untuk menuntut keadilan bagi buruh. Banyak persoalan yang hingga hari ini belum diselesaikan,” ujarnya dalam orasi.
Pada level nasional, massa mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-undang Ketenagakerjaan baru yang berpihak kepada buruh sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menolak dan meminta pencabutan Perppu Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja.
“Perppu Cipta Kerja harus dicabut karena tidak berpihak kepada buruh. Kami ingin regulasi yang benar-benar melindungi hak pekerja,” tegas Willy.
Di tingkat daerah, massa mendesak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk menemui perwakilan mereka dalam waktu maksimal satu minggu. Jika tidak, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan setiap hari Senin.
“Kami beri waktu satu minggu. Jika tidak ada itikad baik, kami akan aksi rutin sampai tuntutan dipenuhi,” katanya.
Selain itu, massa menuntut penyediaan perumahan layak dan terjangkau bagi buruh melalui program subsidi dari pemerintah provinsi.
Mereka juga menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut mencapai puluhan ribu kasus, baik secara nasional maupun di Sumut.
“Jika PHK tidak bisa dihindari, negara harus hadir melindungi hak buruh dan menjamin keberlangsungan hidup mereka,” ujarnya.
Isu lain yang diangkat adalah dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di sektor perkebunan, termasuk praktik eksploitasi tenaga kerja. Massa mendesak penegakan hukum yang tegas.
Di sektor agraria, demonstran meminta perhatian terhadap nasib petani, khususnya yang tidak memiliki lahan atau terdampak konflik dengan mafia tanah maupun pengembang. Mereka menuntut kepastian hukum dan pembagian sertifikat tanah.
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa sempat berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, belum ada keputusan konkret yang dihasilkan.
“Mereka hanya berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada Gubernur dan memberikan kontak untuk penjadwalan pertemuan,” ungkap Willy.
Jenggala







