Tim penasihat hukum mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Agust Fitri Karo-karo, mengajukan eksepsi dan meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum.
Eksepsi tersebut dibacakan pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi program Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana di Ruang Cakra VIII Pengadilan Negeri Medan, Kamis (2/7).
Kuasa hukum berasal dari Law Office Dwi Ngai Sinaga & Associates, yang terdiri dari Dwi Ngai Sinaga, Rudi Zainal Sihombing, Benri Pakpahan, dan Sultan Hermanto Sihombing.
Mereka mempertanyakan dasar tuntutan yang menuduh klien mereka turut serta melakukan tindak pidana bersama dengan Jonni Ronal Simanjuntak berdasarkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menurut tim penasihat hukum, surat dakwaan tidak merinci dua unsur kumulatif yang harus ada untuk menetapkan penyertaan (medeplegen), yakni kesepakatan batin (bewuste samenwerking atau mind meeting) dan kerja sama fisik (feitelijke samenwerking).
Rudi Zainal Sihombing menegaskan bahwa dakwaan tidak memaparkan bukti adanya kedua unsur tersebut sehingga konsep turut serta tidak dapat dipertahankan secara hukum.
Tim kuasa hukum juga menyoroti bahwa jika menuduh perbuatan bersama, dakwaan seharusnya menggambarkan pembagian peran masing-masing pelaku secara terperinci.
Namun, menurut mereka, surat dakwaan justru menguraikan tindakan Jonni Ronal Simanjuntak secara terpisah tanpa menunjukkan pembagian tugas atau adanya kesepahaman untuk melakukan tindak pidana.
Sultan Hermanto Sihombing meminta penjelasan dari penuntut umum mengenai status hukum Jonni, apakah yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dan apakah benar telah dilakukan penuntutan secara terpisah (splitsing) serta proses penyelidikan dan penyidikan terhadapnya.
Tim penasihat hukum juga menilai terdapat ketidakkonsistenan dalam perhitungan kerugian negara; pada dakwaan primer disebutkan angka kerugian sebesar Rp516.298.000.
Benri Pakpahan menambahkan dakwaan tidak memenuhi syarat materiil menurut KUHAP karena tidak menjabarkan dengan jelas waktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti) terjadinya tindak pidana.
Mereka menyebutkan adanya sejumlah kontradiksi dalam dakwaan, termasuk perbedaan tentang jumlah penerima bantuan, jumlah rekening yang dipindahbukukan, besaran kerugian negara, serta kewenangan terdakwa dalam pelaksanaan program bantuan.
Berdasarkan hal-hal tersebut, kuasa hukum meminta agar majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau paling tidak tidak dapat diterima, serta memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan setelah putusan sela dibacakan.
Di luar persidangan, tim jaksa penuntut umum Kejari Samosir, Modana Hutajulu dan Arina Pandiangan, belum memberikan klarifikasi mengenai status Jonni Ronal Simanjuntak dan mengarahkan agar konfirmasi disampaikan kepada Kepala Seksi Intelijen Kejari Samosir.







