JENGGALA.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan mengajak masyarakat untuk bergabung dalam aksi demonstrasi pada tanggal 20 Oktober sebagai bentuk penentangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terkait syarat calon presiden dan wakil presiden.
Mereka mengundang semua elemen masyarakat sipil untuk turut serta dalam demonstrasi ini dan mengisi jalanan pada tanggal 20 Oktober 2023. Salah seorang perwakilan BEM SI, Melki Sedek Huang, menyampaikan ajakan ini di depan Gedung MK pada Senin (16/10).
Selain itu, BEM SI Kerakyatan juga mengajak semua elemen masyarakat untuk berkumpul dan berdiskusi di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) pada hari Selasa (17/10). Mereka berpendapat bahwa semua warga negara harus bersuara dan merespons putusan MK ini.
Menurut mereka, putusan MK ini berkaitan dengan masalah keluarga dan dinasti politik. BEM SI Kerakyatan mengingatkan Presiden Jokowi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan sebuah negara kekuasaan yang dapat mengubah hukum demi kepentingan politik.
Mereka menekankan perlunya menggaungkan tagar #cukupsudah sebagai bentuk protes terhadap penggunaan MK dalam kepentingan politik dan upaya untuk menjaga kekuasaan dalam keluarga politik tertentu.
Putusan MK tersebut baru-baru ini mengabulkan gugatan yang menambahkan syarat bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Sebelum putusan MK, syarat calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya mencantumkan syarat usia minimal 40 tahun tanpa memasukkan frasa tentang pengalaman sebagai kepala daerah.
Keputusan MK ini memungkinkan sosok seperti Gibran Rakabuming untuk menjadi calon wakil presiden meskipun usianya belum mencapai 40 tahun, tetapi memiliki pengalaman sebagai Wali Kota Solo.







