SIDIKALANG, Jenggala – Ratusan warga Dairi terdiri dari 18 Organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK), Aliansi Pakpak Silima Suka, Perempunan Petani Organik Dairi, GMNI, Yayasan Pelangi Kasih, dan masyarakat sipil menggelar aksi di depan Kantor Bupati Dairi Kamis (4/6).
Aksi tolak PT Dairi Prima Mineral (DPM) itu bersamaan dengan penyambutan kunjungan Kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr Wihaji SAg MPd oleh Pemkab Dairi di Balai Budaya persis di samping Kantor Bupati Dairi.
Tuntutan massa menolak tegas atas terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan PT Dairi Prima Mineral (DPM) Nomor 1437 Tahun 2026 tertanggal 13 Maret 2026, yang menjadi dasar izin lingkungan baru tambang seng dan tambang timah hitam di Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Sebelumnya, massa pendemo juga ultimatum Pemkab Dairi 1 kali 60 menit supaya memasang papan bunga dan spanduk yang sebelumnya sudah dipasang di depan Kantor Bupati Dairi.
Menurut mereka, dalam sepanduk dan papan bunga yang sebelumnya sudah dipasang adalah merupakan gambaran dan risiko yang akan terjadi akibat pengrusakan hutan dan penambangan. “Foto-foto yang ditampilkan pada spanduk Itu adalah menggambarkan tragedi akibat pengrusakan hutan dan penambangan di berbagai tempat di Indonesia,” kata mereka.
Sekda Dairi Surung Charles Bantjin yang menemui massa pendemo mengatakan sebelumnya pihaknya tidak mengetahui ada papan bunga yang di pajang di depan kantor bupati dan tidak mengetahui siapa pemiliknya sehingga di amankan oleh Sat Pol PP, dan kondisinya tidak rusak.
“Karena kami tidak mengetahui pemiliknya dan yang memasang papan bunga itu, Satpol PP mengamankanya, dan kondisinya tidak rusak,” kata Bantjin.
Pada saat itu juga Sekda Surung Charles Bantjin langsung menginstruksikan kepada Sat Pol PP supaya dipasang kembali.
Karena permintaan massa, akhirnya papan bunga dan spanduk dipasang kembali oleh Sat Pol PP.
Andi Silalahi, salah seorang sebagai orator dalam orasinya, menuntut pemerintah dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) segera mencabut Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan baru PT Dairi Prima Mineral tanggal 13 Maret 2026.
Pemerintah menghormati dan melaksanakan sepenuhnya putusan PTUN dan Mahkamah Agung, pemberhentian seluruh aktivitas PT DPM di lapangan.
Pantawan Waspada di lokasi, aksi berlangsung damai setelah perwakilan massa Israel Capah membacakan dan menyerahkan surat tuntutan yang diterima Kepala Dinas Lingkungan Hidup Oloan Hasugian. (wsp/A21/A13/d2)
Jenggala







