Aliansi Masyarakat Bersatu (AMB) menggelar aksi protes di depan Gedung DPRD Padangsidimpuan, Kamis (3/9).
Aksi tersebut dikawal oleh personel Polres dan Satpol PP Padangsidimpuan untuk menjaga ketertiban massa.
Pengunjuk rasa memprotes pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dilakukan di Kota Medan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Dalam orasinya, Jul Hadi Lubis menyatakan AMB telah menelaah sejumlah regulasi terkait fungsi DPRD dan alat kelengkapannya lalu menemukan adanya kejanggalan dalam proses pembahasan tersebut.
Salah satu sorotan utama peserta aksi adalah pelaksanaan pembahasan empat Ranperda yang berlangsung di Hotel Antares Kota Medan.
Menurut orator, keputusan itu mengindikasikan praktik yang berpotensi melanggar hukum serta mencerminkan sikap Ketua DPRD dan anggota Bapemperda yang bersikap koruptif dan berfoya-foya di tengah kondisi ekonomi masyarakat dan keuangan daerah yang sulit.
Sejumlah tuntutan resmi disampaikan AMB, antara lain kecaman terhadap Ketua DPRD yang memberikan izin pelaksanaan pembahasan Ranperda di luar daerah.
Mereka juga meminta penjelasan tertulis mengenai dasar hukum yang membolehkan pembahasan Ranperda dilaksanakan di luar wilayah Kota Padangsidimpuan serta alasan pemilihan Kota Medan sebagai lokasi pembahasan.
AMB menolak keras penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutupi biaya anggota DPRD, pimpinan, dan perwakilan OPD yang mengikuti pembahasan Ranperda di Kota Medan.
Aliansi itu menuntut agar pimpinan DPRD serta anggota Bapemperda bersikap terbuka dan melibatkan partisipasi publik dalam seluruh tahapan pembahasan Ranperda, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Mereka juga meminta agar keempat Ranperda yang telah dibahas di luar daerah dibuka kembali pembahasannya untuk memastikan proses dan mekanisme sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Poin terakhir dari tuntutan AMB ialah agar DPRD menunjukkan naskah kajian akademik beserta identitas pihak atau lembaga yang menyusun dokumen tersebut, agar Ranperda yang diusulkan benar-benar berpihak pada masyarakat.
Demonstrasi berlangsung tertib dan berakhir setelah pernyataan bahwa AMB akan menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar apabila tuntutan mereka diabaikan.







