Jenggala.id – Masinton Pasaribu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), mengungkapkan bahwa dia tidak memandang serius sikap Gibran Rakabuming Raka yang belum mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai.
Walaupun Gibran, yang merupakan seorang kader PDI Perjuangan, telah secara resmi diusung dan didaftarkan sebagai calon wakil presiden oleh Prabowo Subianto, Masinton merasa bahwa seorang kader yang tidak mematuhi keputusan partai secara otomatis sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan.
“Ya, kalau dia mengembalikan KTA, itu bagus. Jika tidak, itu tidak masalah,” ujar Masinton setelah menghadiri sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Senin (30/10/2023).
Baca juga : Liburan Bareng Stevan Pasaribu, Tanggapan netizen Mengenai Celine
Masinton menegaskan bahwa dalam politik, yang lebih penting adalah etika dan perilaku, bukan semata-mata kekuasaan dan jabatan.
Dia juga menjelaskan bahwa PDI Perjuangan sudah mengambil keputusan yang jelas dengan mencalonkan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
“Maka, politik harus berlandaskan pada upaya membangun etika dan moral, bukan sekadar mendapatkan jabatan dan kekuasaan, terutama dengan melanggar aturan. Itu tidak benar, dan harus ditentang,” ujar anggota DPR RI dari Komisi XI ini.
Baca juga : Mahfud MD Mencuat Jadi Cawapres Ganjar Pranowo
Sebelumnya, Masinton telah mengumumkan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak lagi dianggap sebagai kader PDI Perjuangan. Keputusan ini diambil melalui proses yang tertutup.
“PDI Perjuangan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) yang jelas. Jika partai sudah mengambil keputusan, seorang kader yang tidak mengikuti keputusan tersebut otomatis tidak lagi dianggap sebagai bagian dari PDI Perjuangan,” kata Masinton saat ditemui di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Oktober 2023.
Masinton menjelaskan bahwa dalam AD/ART PDI Perjuangan, sanksi-sanksi untuk kader yang melanggar aturan partai telah diatur secara rinci. Namun, beberapa sanksi dapat diumumkan kepada publik, sementara yang lain hanya diumumkan secara tertutup.
Baca juga : Persoalan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Megawati Soekarnoputri
“AD/ART PDI Perjuangan mengatur sanksi dan tingkat sanksi secara rinci. Jenis informasi ada yang bersifat tertutup dan ada yang disampaikan secara terbuka kepada para kader dan masyarakat,” ujar dia.
Masinton menegaskan bahwa sanksi yang diberlakukan terhadap Gibran Rakabuming Raka karena tidak mengikuti arahan partai telah diumumkan secara tertutup.
“Iya, sanksi itu diumumkan secara tertutup,” kata Masinton.







