Kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Jawa Timur digelar di Surabaya pada Rabu (8/7/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Marinus Gea sebagai ketua tim kunjungan kerja.
Marinus menegaskan bahwa mutu peraturan daerah seharusnya dinilai lebih dari sekadar kerapian teknis penulisan hukum.
Menurutnya, aspek materiil dan nilai kegunaan bagi masyarakat menjadi tolok ukur utama dalam menilai sebuah produk hukum daerah.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyatakan, penguatan proses harmonisasi di tingkat daerah merupakan salah satu pijakan penting dalam agenda reformasi regulasi nasional.
Harmonisasi yang baik berperan sebagai mekanisme penyaring agar peraturan daerah tidak berbenturan dengan norma yang berada di atasnya.
Marinus menambahkan bahwa ketika peraturan daerah selaras dengan kerangka hukum nasional, pelaksanaan kebijakan di lapangan akan lebih efektif dan memberikan manfaat langsung kepada publik.
Pada kunjungan ini, Komisi XIII bertujuan mengumpulkan data lapangan untuk menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.
Sasaran pemeriksaan tim meliputi beberapa poin krusial berikut.
Kapasitas Kelembagaan: menilai kekuatan dan kesiapan Kanwil Kemenkum setempat.
Sumber Daya Manusia: meninjau kecukupan jumlah serta kompetensi para Perancang Peraturan Perundang-undangan (Zonasi).
Sinergi Kelembagaan: mengkaji efektivitas jalur koordinasi antara Kanwil dengan Pemerintah Daerah dan DPRD.
Modernisasi Sistem: menelaah pemanfaatan teknologi digital guna mempercepat proses harmonisasi regulasi.
Di akhir pertemuan, Marinus menegaskan pentingnya memperkuat peran Kanwil Kemenkum sebagai kunci strategis untuk memastikan regulasi daerah yang harmonis dan kebijakan publik yang responsif.







