Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono (MC) sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
Penyidik menetapkan masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung mulai 9 sampai dengan 28 Juli 2026.
Penahanan tersebut dilaksanakan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan pengumuman penahanan ini dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 9 Juli 2026.
Ma’ruf disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Penyidikan mengungkap konstruksi perkara yang menyatakan Ma’ruf menjabat Sekjen MPR 2016–2023 sekaligus merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Setjen MPR RI.
Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan orang kepercayaan berinisial Z yang bertugas menghubungi calon rekanan proyek di lingkungan Setjen MPR.
Setiap calon penyedia barang dan jasa diduga diminta menyerahkan fee sekitar 10 persen dari nilai proyek sebelum mendapatkan pekerjaan.
Fee tersebut disebut menggunakan istilah “uang hangus” atau “uang assalamualaikum”.
Dari mekanisme itu, MC diduga menerima imbalan sekitar Rp7 miliar, baik secara langsung maupun melalui perantara.
Selain itu, penyidik menduga tersangka menerima fasilitas akun perdagangan (trading account) dari salah satu perusahaan pialang dengan nilai sekitar Rp14,4 miliar.
KPK juga menemukan rekening nominee atas nama pihak swasta yang diduga berfungsi sebagai rekening penampungan dana.
Melalui rekening nominee tersebut, tersangka diduga menerima sekitar Rp16,4 miliar pada periode 2021–2022.
Jika dijumlahkan, total penerimaan gratifikasi yang diduga mencapai sekitar Rp30 miliar.
Menurut KPK, Ma’ruf tidak dapat membuktikan bahwa seluruh penerimaan tersebut berasal dari sumber yang sah.
Ia juga diduga tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sebagaimana diatur.
Sebagai bagian dari penyidikan, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi.
Barang bukti yang disita antara lain satu unit sepeda motor Harley-Davidson dan mobil Jeep Rubicon.
Selain itu disita pula sepeda Brompton, gitar, serta telepon genggam Samsung Z Fold.
Tim penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp1,9 miliar yang diduga dipakai untuk renovasi rumah pribadi.
Selain uang tunai, penyidik menemukan dana yang diduga digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada 2020.







