• Index Berita
  • Privacy Policy
Sabtu, November 21, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » Berita Pilihan » Mantan Kakanwil BPN Sumut Tegaskan Tak Ada Perubahan HGU ke HGB dalam Kasus Lahan Eks PTPN II – Jenggala

Mantan Kakanwil BPN Sumut Tegaskan Tak Ada Perubahan HGU ke HGB dalam Kasus Lahan Eks PTPN II – Jenggala

Jenggala 005 by Jenggala 005
April 27, 2026 21:55
in Berita Pilihan, Lokalistik, Peristiwa
0
Mantan Kakanwil BPN Sumut Tegaskan Tak Ada Perubahan HGU ke HGB dalam Kasus Lahan Eks PTPN II – Jenggala

Mantan Kakanwil BPN Sumut Tegaskan Tak Ada Perubahan HGU ke HGB dalam Kasus Lahan Eks PTPN II – Waspada Online

0
SHARES
1
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Berita Terkait

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

MEDAN, Jenggala – Sidang perkara dugaan pengalihan lahan eks PTPN II yang kini berada di bawah PTPN I Regional I kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (27/4).

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim M. Kasim, terungkap sejumlah fakta dari keterangan saksi mahkota dan para terdakwa. Salah satu poin utama adalah tidak pernah terjadi perubahan status tanah dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB), melainkan pemberian hak baru atas tanah negara.

Terdakwa Askani, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Sumatera Utara periode 2023–2024, menegaskan bahwa konstruksi perkara ini kerap disalahpahami.

“Dalam perkara ini tidak ada perubahan hak dari HGU menjadi HGB. Yang terjadi adalah pemberian HGB atas tanah negara yang langsung dikuasai PT NDP,” ujarnya.

Askani menjelaskan bahwa dasar hukum pemberian hak tersebut merujuk pada Pasal 85 hingga Pasal 88 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, yang mengatur pemberian hak atas tanah negara, baik yang belum pernah memiliki hak maupun bekas HGU yang telah dilepaskan.

“Surat keputusan yang diterbitkan jelas merupakan surat pemberian hak. Tanah yang sudah dilepaskan HGU-nya dapat diberikan hak baru, dan itu tidak dilarang,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pejabat BPN tidak memiliki opsi lain selain menerbitkan surat pemberian hak, sehingga tidak tepat jika dikategorikan sebagai perubahan hak.

“Kalau perubahan hak, pasalnya berbeda. Dalam hal ini tidak ada pilihan lain selain surat pemberian hak,” katanya.

Dengan dasar tersebut, Askani menilai ketentuan Pasal 165 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 mengenai kewajiban penyerahan 20 persen tanah kepada negara tidak relevan diterapkan dalam kasus ini.

“Ketentuan itu tidak berlaku, karena pemberian hak ini mengacu pada Pasal 85 sampai 88, bukan Pasal 163 atau 165,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak menerima pengaruh maupun pemberian dari pihak manapun dalam proses tersebut.

“Kami tidak bisa menentukan mekanisme pemberian atau perubahan hak, karena semuanya berdasarkan dokumen yang masuk,” ujar Askani.

Menurutnya, pemberian hak tersebut murni dilakukan untuk kepentingan pengembangan kawasan Deli Megapolitan, tanpa kepentingan pribadi.

Sementara itu, terdakwa Abdul Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Deliserdang, mengungkapkan adanya ketidaksempurnaan dalam surat keputusan (SK), khususnya terkait pencantuman kewajiban penyerahan 20 persen lahan.

“Secara substansi seharusnya tidak ada ketentuan 20 persen dalam SK tersebut. Namun demikian, PT NDP tetap menunjukkan itikad baik untuk melaksanakannya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Irwan Peranginangin, mantan Direktur Utama PTPN II. Ia mengaku tidak pernah berniat mengabaikan kewajiban tersebut.

“Sejak awal kami telah menyurati Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN untuk membahas mekanisme penyerahan 20 persen, serta menyatakan kesanggupan untuk melaksanakannya,” ujarnya.

Dalam persidangan, tim penasihat hukum Iman Subakti juga mengajukan sekitar 150 alat bukti yang memperkuat proses administratif yang dilakukan PT NDP. Bukti tersebut mencakup dokumen perizinan, pelepasan HGU menjadi tanah negara, hingga penerbitan sertifikat HGB.

“Kami menghadirkan sekitar 150 bukti, termasuk korespondensi antara PT NDP, PTPN, dan Kementerian ATR/BPN, serta undangan rapat yang menunjukkan adanya koordinasi terkait kewajiban 20 persen,” jelas Johari Damanik dan Julisman Adnan usai sidang. (wol/ryp/d2)

Jenggala

SummarizeShare

Berita Terkait

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

by Bobby Suryo
Oktober 30, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) bersama Polres Luwu Utara bergerak cepat meredam potensi konflik antardesa yang melibatkan Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju dan Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng,...

APBN untuk Situasi Terburuk yang Mungkin Dihadapi

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

by Bobby Suryo
Oktober 22, 2026
0

Andi Rahmat, Anggota DPR RI 2004-2009/2009-2014, Mantan Pimpinan Pansus Pembentukan OJK JAKARTA - Seperti biasa, Presiden Prabowo sekali lagi menunjukkan sikap “defiant”nya. Ditengah gejolak pasar saham Indonesia setelah...

Tengah Malam Kapolres Luwu Utara Pimpin Penyisiran di TKP Penikaman Pantai Seta-Seta

Tengah Malam Kapolres Luwu Utara Pimpin Penyisiran di TKP Penikaman Pantai Seta-Seta

by Bobby Suryo
Oktober 6, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Larut malam, Kapolres Luwu Utara AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi, turun langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) penikaman di Pantai Seta-Seta, Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili....

Kapolres Luwu Utara dan Wabup Turun Langsung Cegah Konflik Meluas

Kapolres Luwu Utara dan Wabup Turun Langsung Cegah Konflik Meluas

by Bobby Suryo
Oktober 5, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Peristiwa penikaman di kawasan Pantai Seta-Seta, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, menewaskan satu warga, Minggu (4/10/2026). Satu korban lainnya mengalami luka tusuk dan masih menjalani...

Next Post
BSPS Papua Dimulai, Sebanyak 607 Rumah di Sorong Akan Diperbaiki

BSPS Papua Dimulai, Sebanyak 607 Rumah di Sorong Akan Diperbaiki

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.