Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman penjara terhadap dua terdakwa terkait pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) untuk SMP negeri di Kota Tebingtinggi tahun 2024.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tebingtinggi, Idam Khalid, dan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto, divonis masing-masing 7 tahun 6 bulan (90 bulan) penjara.
Amar putusan dibacakan pada Kamis (20/8) malam oleh majelis yang diketuai As’ad Rahim Lubis di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tipikor PN Medan.
Selain hukuman badan, keduanya juga dikenai denda masing-masing sebesar Rp500 juta.
Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dijatuhkan pidana pengganti berupa kurungan selama 140 hari.
Majelis hakim memutuskan kedua terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti atas kerugian negara yang dalam perkara ini tercatat sebesar Rp6,2 miliar.
Dalam pertimbangan, hakim menyatakan perbuatan Idam dan Budi telah memperkaya pihak lain, termasuk Bahrun Walidin alias Baron yang disebut berperan sebagai broker proyek.
Bahrun Walidin alias Baron tercatat sebagai aparatur sipil negara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Jaya.
Majelis menilai kewajiban membayar uang pengganti seharusnya dibebankan kepada Baron, bukan kepada kedua terdakwa yang divonis.
Perbuatan Idam dan Budi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sesuai dakwaan primer.
Mereka dinyatakan melanggar Pasal 603 KUHP juncto Pasal 20 KUHP juncto Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Majelis mencantumkan faktor pemberat bahwa perbuatan para terdakwa merugikan Pemerintah Kota Tebingtinggi dan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Faktor yang meringankan adalah kedua terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyatakan menyesali perbuatannya.
Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebingtinggi.
Sebelumnya, JPU menuntut Idam dan Budi masing-masing dengan pidana penjara 9 tahun 6 bulan serta denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan.
Jaksa juga menuntut agar keduanya membayar uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini.
Para terdakwa dan JPU memiliki waktu tujuh hari sejak pembacaan putusan untuk menerima atau mengajukan upaya hukum banding.
Satu terdakwa lain dalam perkara ini, Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto selaku Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra (GEEP), dinyatakan bebas oleh majelis.
Hakim menilai tindakan Bambang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana korupsi baik dalam dakwaan primer maupun subsider.
Dengan vonis ini, dua terdakwa dihukum penjara sementara Bambang dibebaskan dari tuntutan pidana terkait pengadaan smartboard di SMP negeri se-Kota Tebingtinggi.







