Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola pusat perbelanjaan serta gedung perkantoran menghindari pemasangan pagar besi yang terlalu tinggi.
Ia mendorong agar pengelola lebih mengutamakan penambahan pohon dan ruang terbuka hijau untuk menciptakan suasana kota yang lebih nyaman.
Permintaan itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal di Jakarta.
Menurut Pramono, pagar yang berlebihan berpotensi menimbulkan kesan bahwa kondisi keamanan ibu kota sedang memburuk.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan pers yang diterima RRI pada Sabtu, 1 Agustus 2026.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera berkoordinasi dengan pengelola kawasan terkait keberadaan pagar-pagar tersebut.
Langkah koordinasi dimaksud bertujuan agar wajah kota tetap terjaga sebagai ruang yang aman, terbuka, dan ramah bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Pemerintah tidak melarang pemasangan pagar sebagai bagian dari sistem pengamanan aset, namun meminta tinggi pagar dibuat lebih proporsional dan dipadukan dengan konsep ruang terbuka hijau yang lebih luas.
Pramono menyatakan bahwa penekanan pada penghijauan dapat menjaga keamanan sekaligus memperindah tampilan kota dalam jangka panjang.
Ia juga menganjurkan agar kawasan yang berdekatan dirancang dengan akses visual yang lebih terbuka untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersahabat.
Sementara itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menjelaskan bahwa pemasangan pagar dilakukan untuk mengatur arus keluar masuk pengunjung.
Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menyatakan bahwa pagar pembatas merupakan bagian dari standar operasional guna mencegah aktivitas pengunjung meluber ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan menimbulkan risiko keselamatan.







