Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, M. Syaripuddin atau yang akrab dipanggil Bang Dhin, mengangkat keberatan terkait tertahannya puluhan jemaah umrah asal Kalimantan Selatan di Jeddah, Arab Saudi.
Pernyataan itu disampaikan Sabtu (1/8) sebagai respons atas insiden yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan dan hak-hak jamaah.
Bang Dhin menegaskan bahwa peristiwa ini tidak boleh dipandang sebatas persoalan administratif semata.
Menurutnya, masalah ini menyentuh perlindungan warga yang telah mengeluarkan biaya besar demi menjalankan ibadah.
Ia meminta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel untuk mengawal proses penanganan secara intensif.
Pengawalan itu harus meliputi kepastian pemulangan jemaah yang tertahan, kelanjutan keberangkatan bagi yang tertunda, dan pemenuhan hak-hak jamaah sesuai aturan hukum.
Bang Dhin juga menuntut agar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) bertanggung jawab penuh serta bersikap transparan kepada para jamaah.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pihak travel dan larangan menghindari tanggung jawab baik secara hukum maupun moral.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau kelalaian, Bang Dhin mendesak agar aparat penegak hukum serta instansi terkait mengambil tindakan tegas.
Untuk mencegah kejadian serupa, Komisi IV DPRD Kalsel berencana memanggil pihak-pihak terkait guna meminta penjelasan rinci mengenai kronologi serta mekanisme pengawasan terhadap travel umrah di daerah.
Bang Dhin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi jamaah agar tidak menjadi korban kelalaian atau penyalahgunaan kepercayaan dalam penyelenggaraan ibadah umrah.







