Jenggala.id – Mahfud Md, sosok Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada perbedaan data antara dirinya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp349,8 triliun di Kementerian Keuangan.
Pernyataan ini dilontarkan Mahfud pada saat rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang digelar pada Senin (10/4/2023).
Tidak hanya itu, Mahfud juga menjabat sebagai Ketua dari Komite TPPU tersebut, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Indonesia dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.
Baca juga : Mengenal Sosok Sri Mulyani Punggawa Keuangan Indonesia
Menurut Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), tidak ada perbedaan data terkait transaksi mencurigakan senilai Rp349,8 triliun di Kementerian Keuangan yang dilaporkan kepada Komisi III DPR pada 29 Maret dan Komisi XI DPR pada 27 Maret 2023.
“Kedua sumber data tersebut berasal dari data agregat yang sama,” terangnya.
Mahfud menekankan bahwa data agregat tidak harus dipahami sebagai nilai mutlak karena data tersebut merupakan hasil agregasi dari nilai-nilai yang lebih kecil.
“Tidak semua nilai dalam data agregat merupakan nilai mutlak yang harus dikhawatirkan,” lanjutnya.
Menurut Mahfud, perbedaan laporan yang ditemukan oleh DPR hanya berkaitan dengan klasifikasi dan penyajian data. Mahfud menyebut bahwa pihaknya telah mencantumkan seluruh laporan, sementara Kementerian Keuangan memisahkan laporan tersebut dalam tiga klaster dan tidak mencantumkan data yang dikirimkan ke aparat penegak hukum.
Baca juga : Transaksi Janggal, Menkeu Koordinasi dengan Menko Polhukam dan PPATK
“Keseluruhan Laporan Hasil Audit (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mencapai 300 surat tersebut memiliki total nilai transaksi agregat senilai lebih dari Rp 349 triliun,” terangnya.
Ia juga menambahkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.







