Mahfud MD Sebut Presiden Dilindungi Undang-Undang Soal Data Politik

Jenggala.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki data situasi dan arah politik seluruh partai di Indonesia adalah hal yang biasa. Hal ini sejalan dengan kewenangan Presiden dalam menerima laporan intelijen dan memahami perkembangan politik dan keamanan di negara tersebut. Mahfud MD menjelaskan bahwa Presiden memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan menghadapi isu-isu hukum yang sensitif. Baca juga : Mengenal CIA yang Rahasia dan Efektif Presiden, menurut Mahfud, menerima laporan intelijen secara rutin dan lebih sering daripada menteri, yang biasanya menerima laporan intelijen setiap satu bulan sekali. Hal ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab Presiden dalam menjalankan pemerintahan. "Di mana pun Presiden harus begitu jadi itu benar. Nggak bisa (disalahkan) dong, emang laporan presiden. Menteri saja punya apalagi Presiden. Presiden lebih lengkap lagi," ujar Mahfud. Menko Polhukam juga menekankan bahwa data intelijen tentang partai politik merupakan informasi yang sudah ada sejak lama dan sesuai dengan Undang-Undang Intelijen Negara. Baca juga : Mahfud MD Menghadap Presiden Bahas Korupsi BTS "Tidak ada Pemilu pun Presiden tahu data tentang partai politik. Itu memang hal Presiden. Perintah Undang Undang. Ada Undang Undang Intelijen Negara kan?" ucap Mahfud. Presiden Jokowi sendiri telah mengungkapkan bahwa ia memiliki akses kepada berbagai informasi dari berbagai intelijen negara untuk memahami kondisi dan arah partai politik di Indonesia. Hal ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memantau perkembangan politik dan keamanan demi menjaga stabilitas negara. "Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya tahu, informasi yang saya terima dari intelijen saya ada, BIN dari intelijen di Polri ada, dari intilijen TNI saya punya BAIS, angka data survei ada semua tetapi itu hanya milik presiden," kata Jokowi.

Mahfud MD Sebut Presiden Dilindungi Undang-Undang Soal Data Politik

Komnas HAM Soroti Pelanggaran HAM Lingkungan oleh Tambang Nikel di Raja Ampat

Prabowo Ingin Indonesia Bebas Sampah 2029, Pemerintah Siapkan Strategi Nasional

BeritaLainnya

Komnas HAM Soroti Pelanggaran HAM Lingkungan oleh Tambang Nikel di Raja Ampat

Prabowo Ingin Indonesia Bebas Sampah 2029, Pemerintah Siapkan Strategi Nasional

Budisatrio Djiwandono: Perlindungan Ekologi Raja Ampat Harus Jadi Prioritas

Pemprov Jateng Percepat Respons Banjir di Demak dan Grobogan

Geopark Kaldera Toba Dapat Peringatan UNESCO, Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP di Sumut Bertindak

Wamenkeu: Perang Tarif AS-Cina Tak Guncang APBN, Tapi Indonesia Harus Tetap Waspada

Wakil Bupati Luwu Dhevy Bijak, Siap Ikut Gowes Bareng Peserta Fun XC HUT Luwu Utara ke-26

Jokowi Tak Hadir Sidang Perdana Gugaan Ijazah Palsu

Panduan Lengkap Merawat Bunglon sebagai Hewan Peliharaan

Berita Terkini

Recommended

Kurs Rupiah Melemah karena Ekspektasi Suku Bunga Dolar AS Tinggi

Tayangnya Drama Korea Baru Our Blooming Youth

Gelar Operasi Pasar Atasi Kelangkaan dan Harga Gas 3 Kg, Pemkab Toraja Utara Gandeng 3 Agen Resmi

Mahfud MD Sebut Presiden Dilindungi Undang-Undang Soal Data Politik

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended