Jenggala.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki data situasi dan arah politik seluruh partai di Indonesia adalah hal yang biasa.
Hal ini sejalan dengan kewenangan Presiden dalam menerima laporan intelijen dan memahami perkembangan politik dan keamanan di negara tersebut.
Mahfud MD menjelaskan bahwa Presiden memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan menghadapi isu-isu hukum yang sensitif.
Baca juga : Mengenal CIA yang Rahasia dan Efektif
Presiden, menurut Mahfud, menerima laporan intelijen secara rutin dan lebih sering daripada menteri, yang biasanya menerima laporan intelijen setiap satu bulan sekali. Hal ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
“Di mana pun Presiden harus begitu jadi itu benar. Nggak bisa (disalahkan) dong, emang laporan presiden. Menteri saja punya apalagi Presiden. Presiden lebih lengkap lagi,” ujar Mahfud.
Menko Polhukam juga menekankan bahwa data intelijen tentang partai politik merupakan informasi yang sudah ada sejak lama dan sesuai dengan Undang-Undang Intelijen Negara.
Baca juga : Mahfud MD Menghadap Presiden Bahas Korupsi BTS
“Tidak ada Pemilu pun Presiden tahu data tentang partai politik. Itu memang hal Presiden. Perintah Undang Undang. Ada Undang Undang Intelijen Negara kan?” ucap Mahfud.
Presiden Jokowi sendiri telah mengungkapkan bahwa ia memiliki akses kepada berbagai informasi dari berbagai intelijen negara untuk memahami kondisi dan arah partai politik di Indonesia. Hal ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memantau perkembangan politik dan keamanan demi menjaga stabilitas negara.
“Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya tahu, informasi yang saya terima dari intelijen saya ada, BIN dari intelijen di Polri ada, dari intilijen TNI saya punya BAIS, angka data survei ada semua tetapi itu hanya milik presiden,” kata Jokowi.







