Jenggala.id – Menko Polhukam, sekaligus Penjabat (Plt) Menkominfo, Mahfud Md, telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Setelah menerima Keputusan Presiden terkait penunjukan sebagai Plt Menkominfo, Mahfud langsung mempelajari tugasnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika serta mengkaji kasus proyek BTS.
“Saya telah melaporkan dan siap untuk bekerja. Terkait tugas khusus terkait proyek BTS, saya telah melaporkannya berdasarkan dokumen dan analisis yang saya peroleh,” ujar Mahfud kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (22/5/2023).
Baca juga : Tower BTS Fungsi dan Peranan bagi Teknologi Komunikasi
Mahfud menjelaskan bahwa proyek BTS telah direncanakan sejak lama. Menurutnya, proyek ini sangat penting bagi Indonesia.
“Proyek ini telah berjalan dengan baik sejak tahun 2006 hingga tahun 2019. Masalah baru muncul pada anggaran tahun 2020, saat dana sebesar 10 koma sekian triliun rupiah dicairkan untuk proyek senilai 28 triliun rupiah pada tahun 2020-2021,” jelas Mahfud.
Mahfud menjelaskan bahwa masalah baru ditemukan pada tahun 2020, dan hingga Desember 2021, barang-barang BTS tidak tersedia. Ia juga menyoroti perpanjangan pengadaan barang yang seharusnya melanggar hukum.
Baca juga : Ketua Umum Golkar Bersua Ketua Umum Nasdem Bahas Wacana Tund
“Tidak ada tower BTS yang ada. Lalu, dengan alasan COVID-19, mereka meminta perpanjangan waktu hingga Maret, padahal dana sudah dikeluarkan pada tahun 2020-2021. Permintaan perpanjangan tersebut seharusnya melanggar hukum, namun mereka diberi perpanjangan hingga 21 Maret untuk itu… Hingga Maret, dilaporkan bahwa dari 4.200 tower yang ditargetkan, hanya 1.100 tower yang dilaporkan. Namun, setelah diperiksa melalui satelit, hanya ada 958 tower,” papar Mahfud.
Selanjutnya, ratusan tower BTS yang telah selesai dibangun diperiksa. Namun, dari beberapa sampel yang diperiksa, tidak ada satupun yang berfungsi.
“Dari 958 tower itu, tidak diketahui apakah semuanya berfungsi atau tidak, karena dari 8 sampel yang diambil, semuanya tidak sesuai dengan spesifikasi,” ungkap Mahfud.
Baca juga : Salat Idul Fitri Jakarta Digelar di Balai Kota
“Meskipun diasumsikan bahwa semuanya berfungsi, nilainya hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, masih ada penyalahgunaan dan kejanggalan penggunaan dana yang belum dipertanggungjawabkan, dan hal ini harus dipertanggungjawabkan di pengadilan dengan nilai sekitar 8 koma sekian triliun rupiah,” lanjut Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa kasus proyek BTS yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G Plate tidak ada kaitannya dengan politisasi. Menurut Mahfud, proses hukum yang sedang berjalan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Mahfud juga menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi kepada para pegawai di Kemenkominfo. Jokowi meminta agar seluruh jajaran Kemenkominfo tetap bekerja seperti biasa.
“Kesimpulannya, saya akan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai menteri menggunakan wewenang yang saya miliki sampai ada keputusan baru dari Presiden yang waktu pelaksanaannya belum ditentukan,” ungkap Mahfud.







