Jenggala.id – Mantan Menko Polhukam dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan darurat untuk membenahi dunia peradilan. Langkah itu perlu diambil setelah terkuaknya sejumlah kasus dugaan suap yang melibatkan hakim.
“Presiden menurut saya perlu melakukan tindakan darurat. Tindakan darurat itu sekarang segera lah mengoplos (komposisi hakim) itu, lalu buat perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk hal-hal tertentu yang harus diselesaikan dalam waktu pendek,” kata Mahfud melalui keterangannya, kemarin.
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menekankan perlunya UU Lembaga Kepresidenan demi mengantisipasi ‘akrobat-akrobat’ kepala negara berbentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power secara senyap. Mahfud mengatakan, banyak lembaga negara telah diatur melalui UU, seperti MA, BPK, DPR, MPR, KPK hingga KY.
Disebutkan, UU Lembaga Kepresidenan pernah diusulkan pada 2001 dan tak pernah tembus sampai sekarang karena sudah banyak peraturan yang mengatur persyaratan, tanggung jawab dan membatasi kewenangan kepala negara. Misalnya, UUD 1945, UU ASN, UU BPK atau UU Pemilu.
“Apa yang misalnya yang dilakukan oleh presiden yang tidak bisa diselesaikan undang-undang, semua bisa. Tidak harus pakai Undang-undang Kepresidenan, semua bisa, kok masih perlu (UU Kepresidenan)?” kata Mahfud dalam seminar nasional Urgensi UU Lembaga Kepresidenan yang disiarkan secara daring kanal YouTube Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Kamis (24/4).
“Karena ini alasannya, bukan hanya karena tidak ada undang-undang khusus kemudian diperlukan, tapi karena memang di dalam praktiknya banyak masalah-masalah yang muncul dan itu sulit dicarikan penyelesaian hukum. Baik itu hukum administrasi, hukum ketatapemerintahan, ketatanegaraan dari undang-undang yang ada,” lanjut dia.







