JENGGALA.ID – Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Mahfud MD, terkait penyitaan aset milik Trijono Gondokusumo, yang merupakan obligor dari PT Bank Putra Surya Perkasa (BPSP). Keputusan MA ini membatalkan putusan sebelumnya yang menguntungkan Trijono Gondokusumo di tingkat pengadilan pertama dan banding. Kasus ini diputuskan oleh Ketua Majelis Yulius dan anggota majelis Cerah Bangun serta Is Sudaryono.
Dalam putusannya, MA memihak Satgas BLBI dengan mengizinkan mereka untuk menyita aset tanah seluas 2.300 meter persegi milik Trijono di Lebak Bulus RT 006/RW 001, Kelurahan Lebak Bulus, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Kelurahan Lebak Bulus.
Sebelumnya, Trijono Gondokusumo telah mengajukan gugatan terhadap penyitaan aset ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 7 Desember 2022. Gugatan tersebut dikabulkan oleh PTUN Jakarta pada tanggal 25 Januari 2023. Pada saat itu, PTUN membatalkan keputusan Satgas BLBI Nomor S-387/KSB/2022 yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2022 terkait Proposal Penyelesaian Kewajiban Obligor Trijono Gondokusumo. Keputusan tersebut juga dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding pada tanggal 28 Maret 2023.
Satgas BLBI melakukan penyitaan aset milik Trijono Gondokusumo yang pada masa krisis keuangan tahun 1997-1998 menerima bantuan pemerintah. Penyitaan ini dilakukan langsung oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta terhadap dua aset milik Trijono.
Kedua aset ini termasuk sebidang tanah dan bangunan seluas 502 meter persegi di Jalan Simprug Golf III Nomor 71, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan sebidang tanah seluas 2.300 meter persegi yang terletak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Satgas BLBI menyatakan bahwa kedua aset ini merupakan bagian dari harta kekayaan Trijono Gondokusumo yang disita dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham terhadap negara, yang belum terpenuhi sejumlah Rp5,38 triliun, termasuk biaya administrasi (BIAD) sebesar 10 persen.







