JENGGALA.ID – Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memutuskan untuk tetap menjatuhkan vonis bebas terhadap hakim agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara nomor 5241 K/Pid.Sus/2023. Keputusan ini diumumkan oleh ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto bersama dengan hakim anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yohanes Priyana.
Dwiarso, ketua majelis hakim, menyatakan, “Permohonan kasasi dari pihak penuntut umum KPK ditolak.” MA juga memutuskan untuk membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada negara.
Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Bandung telah memberikan vonis bebas kepada Gazalba. Mereka menganggap bahwa tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa Gazalba bersalah melakukan tindak pidana suap, sebagaimana dakwaan tim jaksa KPK.
Keputusan PN Bandung ini berseberangan dengan tuntutan jaksa KPK yang menginginkan agar Gazalba dihukum dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar, yang bisa diganti dengan enam bulan kurungan.
Menurut jaksa KPK, berdasarkan fakta hukum, nampaknya Gazalba bersama dengan sejumlah pegawai MA, yaitu Nurmanto Akmal, Desy Yustria, Redhy Novarisza, dan Prasetio Nugroho, menerima uang dalam jumlah Sin$110.000 terkait dengan pengurusan perkara pidana nomor 326 K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman.
Gazalba telah dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pomdam Jaya Guntur pada tanggal 1 Agustus. Namun, saat ini, KPK sedang menyelidiki kasus baru yang mencakup dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Gazalba.







