Mahkamah Agung menegaskan bahwa penentuan ada tidaknya dan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara pidana merupakan kewenangan hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan.
Pernyataan itu disampaikan dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Mahkamah Konstitusi pada Senin (3/8).
Sidang perkara Nomor 206/PUU-XXIV/2026 menghadirkan keterangan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Galang Adhe Sukma, Hakim Yustisial mewakili Mahkamah Agung, menegaskan hakim tidak terikat secara mutlak pada hasil audit satu lembaga sebagai satu-satunya alat bukti.
Menurutnya, hakim dapat menerima, menilai, menguji dengan alat bukti lain, bahkan mengesampingkan hasil audit yang tidak memenuhi syarat pembuktian atau tidak meyakinkan.
MA menyoroti praktik di pengadilan pidana, khususnya tindak pidana korupsi, yang sering mempertimbangkan penghitungan kerugian dari BPK, BPKP, maupun inspektorat kementerian/lembaga.
Mahkamah Agung menyatakan bahwa keputusan akhir tentang keberadaan dan jumlah kerugian menjadi domain hakim sebagai konsekuensi sistem pembuktian pidana.
MA merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa penghitungan kerugian untuk kepentingan pembuktian korupsi bukan kewenangan eksklusif satu lembaga.
Hal serupa juga tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 mengenai rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024.
Dalam rumusan kamar pidana tersebut disebutkan hasil pemeriksaan BPKP, inspektorat, satuan kerja perangkat daerah, atau akuntan publik tersertifikasi dapat digunakan sebagai dasar pembuktian.
MA menekankan penggunaan hasil audit lembaga lain tidak mengurangi kedudukan konstitusional BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 KUHP jika dibaca bersama KUHAP tidak menunjuk limitatif pada satu lembaga tertentu.
Didik Farkhan Alisyah, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menyatakan audit penghitungan kerugian negara penting untuk membuktikan actual loss dan besarannya, tetapi bukan satu-satunya alat bukti dalam perkara korupsi.
Menurut Didik, kewenangan konstitusional BPK tidak boleh ditafsirkan sebagai larangan memakai hasil pemeriksaan atau keterangan ahli dari lembaga lain yang kompeten menurut peraturan.
Sutrisno, Deputi Bidang Investigasi BPKP, menjelaskan BPK dan BPKP memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi.
Ia menjabarkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan eksternal sesuai amanat UUD 1945, sedangkan BPKP menjalankan pengawasan internal termasuk audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN).
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menekankan perlunya dasar konstitusional bila kewenangan audit kerugian negara dibagi ke lebih dari satu lembaga.
Saldi juga mencatat adanya perbedaan praktik di lapangan, di mana sebagian penyidik atau putusan praperadilan masih mensyaratkan hasil audit BPK sebagai dasar pembuktian.
Mahkamah Agung mencontohkan praktik penggunaan hasil audit lembaga lain dalam berbagai perkara korupsi berkekuatan hukum tetap, termasuk perkara pengadaan e-KTP.
Penilaian akhir atas bukti audit dari berbagai sumber tetap berada di tangan hakim yang memutus perkara di persidangan.







