Dr. HM Giri Ramanda N. Kiemas SE MM menilai revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diperlukan untuk menciptakan pengelolaan hutan yang seimbang antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Giri saat menjadi narasumber dalam podcast bersama Harian Sumatera Ekspres dengan host Taufik Usman pada Selasa (4/8/2026).
Ia menekankan bahwa pemanfaatan kawasan hutan harus disertai tanggung jawab penuh atas pemulihan lingkungan yang terdampak kegiatan usaha.
Menurut Giri, setiap perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan maupun pelaku usaha pertambangan yang memanfaatkan kawasan hutan wajib melaksanakan reklamasi, rehabilitasi, dan reboisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak operasinya.
Fraksi PDI Perjuangan, kata Giri, menolak praktik dimana keuntungan ekonomi dinikmati korporasi sementara biaya pemulihan lingkungan dibebankan kepada negara dan masyarakat.
Ia mengingatkan agar kewajiban pemulihan kawasan menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam.
Giri juga menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tidak menolak investasi di sektor kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan.
Namun, investasi harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak mengabaikan kewajiban ekologis pasca kegiatan usaha.
Dalam pembahasan RUU Kehutanan, DPR mendorong penguatan mekanisme pengawasan terhadap pemberian izin dan pengelolaan kawasan hutan.
Giri mengusulkan mekanisme check and balance yang lebih ketat dan pelibatan pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi riil lapangan, termasuk konflik agraria dan potensi pelanggaran.
Penegakan hukum terhadap pembalakan liar, kebakaran hutan, dan alih fungsi kawasan secara ilegal juga harus diperkuat, menurutnya.
Koordinasi antar-kementerian, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan agar pelanggaran tidak berhenti hanya pada sanksi administratif.
RUU tersebut juga memberi perhatian pada perlindungan masyarakat hukum adat yang menggantungkan hidupnya dari kawasan hutan.
Giri menyatakan masyarakat adat harus memperoleh kepastian hukum, termasuk pengakuan terhadap hutan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menekankan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan tidak lepas dari kondisi ekonomi masyarakat sehingga pemerintah perlu menghadirkan model pengelolaan yang memberi penghasilan berkelanjutan tanpa mengubah fungsi kawasan.
Inovasi dalam pengelolaan hutan menjadi kunci agar masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak kawasan hutan, ujar Giri.
Giri juga mengingatkan pentingnya mengendalikan ekspansi perkebunan sawit agar tidak menekan kawasan hutan lebih jauh.
Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang mengembangkan perdagangan karbon (carbon trading) seiring meningkatnya perhatian global terhadap perubahan iklim dan jasa lingkungan.
Menurutnya, nilai ekonomi jasa lingkungan seperti penyerapan karbon dan produksi oksigen semakin besar dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara.
Proses harmonisasi RUU Kehutanan di DPR telah selesai dan draf regulasi tersebut telah diserahkan kepada pemerintah untuk memperoleh tanggapan sebelum memasuki pembahasan bersama.
Giri berharap revisi UU Kehutanan akan menghasilkan sistem pengelolaan hutan yang adil, berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan fungsi ekologis.
Fraksi PDI Perjuangan, menurutnya, tetap berkomitmen menjaga kelestarian hutan sambil memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan dunia usaha tanpa mengorbankan fungsi ekologis bagi generasi mendatang.







