• Index Berita
  • Privacy Policy
Kamis, November 19, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Giri Ramanda Kiemas: RUU Kehutanan Setara Ekonomi-Lingkungan

Giri Ramanda Kiemas: RUU Kehutanan Setara Ekonomi-Lingkungan

Jenggala 005 by Jenggala 005
Agustus 5, 2026 16:30
in News, Pemerintah, Politik
0
Giri Ramanda Kiemas: RUU Kehutanan Setara Ekonomi-Lingkungan

Giri Ramanda Kiemas: RUU Kehutanan Harus Seimbangkan Kepentingan Ekonomi dengan Tanggung Jawab Lingkungan

0
SHARES
3
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Dr. HM Giri Ramanda N. Kiemas SE MM menilai revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diperlukan untuk menciptakan pengelolaan hutan yang seimbang antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Giri saat menjadi narasumber dalam podcast bersama Harian Sumatera Ekspres dengan host Taufik Usman pada Selasa (4/8/2026).

Berita Terkait

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

Ia menekankan bahwa pemanfaatan kawasan hutan harus disertai tanggung jawab penuh atas pemulihan lingkungan yang terdampak kegiatan usaha.

Menurut Giri, setiap perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan maupun pelaku usaha pertambangan yang memanfaatkan kawasan hutan wajib melaksanakan reklamasi, rehabilitasi, dan reboisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak operasinya.

Fraksi PDI Perjuangan, kata Giri, menolak praktik dimana keuntungan ekonomi dinikmati korporasi sementara biaya pemulihan lingkungan dibebankan kepada negara dan masyarakat.

Ia mengingatkan agar kewajiban pemulihan kawasan menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam.

Giri juga menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tidak menolak investasi di sektor kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan.

Namun, investasi harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak mengabaikan kewajiban ekologis pasca kegiatan usaha.

Dalam pembahasan RUU Kehutanan, DPR mendorong penguatan mekanisme pengawasan terhadap pemberian izin dan pengelolaan kawasan hutan.

Giri mengusulkan mekanisme check and balance yang lebih ketat dan pelibatan pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi riil lapangan, termasuk konflik agraria dan potensi pelanggaran.

Penegakan hukum terhadap pembalakan liar, kebakaran hutan, dan alih fungsi kawasan secara ilegal juga harus diperkuat, menurutnya.

Koordinasi antar-kementerian, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan agar pelanggaran tidak berhenti hanya pada sanksi administratif.

RUU tersebut juga memberi perhatian pada perlindungan masyarakat hukum adat yang menggantungkan hidupnya dari kawasan hutan.

Giri menyatakan masyarakat adat harus memperoleh kepastian hukum, termasuk pengakuan terhadap hutan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menekankan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan tidak lepas dari kondisi ekonomi masyarakat sehingga pemerintah perlu menghadirkan model pengelolaan yang memberi penghasilan berkelanjutan tanpa mengubah fungsi kawasan.

Inovasi dalam pengelolaan hutan menjadi kunci agar masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak kawasan hutan, ujar Giri.

Giri juga mengingatkan pentingnya mengendalikan ekspansi perkebunan sawit agar tidak menekan kawasan hutan lebih jauh.

Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang mengembangkan perdagangan karbon (carbon trading) seiring meningkatnya perhatian global terhadap perubahan iklim dan jasa lingkungan.

Menurutnya, nilai ekonomi jasa lingkungan seperti penyerapan karbon dan produksi oksigen semakin besar dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara.

Proses harmonisasi RUU Kehutanan di DPR telah selesai dan draf regulasi tersebut telah diserahkan kepada pemerintah untuk memperoleh tanggapan sebelum memasuki pembahasan bersama.

Giri berharap revisi UU Kehutanan akan menghasilkan sistem pengelolaan hutan yang adil, berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan fungsi ekologis.

Fraksi PDI Perjuangan, menurutnya, tetap berkomitmen menjaga kelestarian hutan sambil memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan dunia usaha tanpa mengorbankan fungsi ekologis bagi generasi mendatang.

Tags: DPREkonomiGiri Ramandagiri ramanda kiemasHutanKehutananKehutanan SetaraKiemasPDIPruu kehutanan
SummarizeShare

Berita Terkait

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Serda Safari dari Babinsa Koramil 14/Karanganom Kodim 0723/Klaten menggelar dialog terbuka dengan warga Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten pada Selasa (17/11/2026). Kegiatan komunikasi sosial itu juga dihadiri...

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakisan periode 2027–2035 digelar di Aula Balai Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada Senin (17/11/2026). Acara dihadiri Babinsa Desa Pakisan,...

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Aksi penghijauan dengan penanaman 1.700 pohon dilaksanakan di Kawasan Arming Dearming Taxiway Paralel Lanud Roesmin Nurjadin pada Kamis (19/11/26). Panglima Kodau I Marsdya TNI Erwin Sugiandi, M.Han., memberi...

Next Post
Kemenhub Pangkas Batas Maksimal Fuel Surcharge Jadi 30%

Kemenhub Pangkas Batas Maksimal Fuel Surcharge Jadi 30%

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.