Kementerian Perhubungan menurunkan batas atas pengenaan fuel surcharge untuk tiket penerbangan domestik dari sebelumnya 50 persen menjadi 30 persen.
Penyesuaian ini dilakukan menyusul penurunan harga avtur nasional yang tercatat pada 1 Agustus 2026.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menyatakan bahwa evaluasi komponen tarif angkutan udara dilakukan secara berkala untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan bagi penumpang dan keberlangsungan operasional pelaku usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Lukman pada Rabu 5 Agustus 2026.
Dalam penilaian kebijakan fuel surcharge, otoritas mempertimbangkan harga avtur yang diumumkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan serta rata-rata harga nasional dan rentang harga sesuai ketentuan peraturan.
Rata-rata harga avtur nasional pada 1 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp21.892 per liter.
Berdasarkan hasil evaluasi, besaran maksimal fuel surcharge ditetapkan sebesar 30 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026.
Aturan ini berlaku bagi tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.
Lukman menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus mengawasi penerapan tarif penerbangan, termasuk agar komponen fuel surcharge dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemantauan mencakup tarif yang diberlakukan masing-masing maskapai serta perkembangan harga avtur secara berkala.
Pengawasan juga meliputi kepatuhan maskapai dalam mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengawasi penerapan tarif seluruh badan usaha angkutan udara di Indonesia, namun maskapai tetap memiliki fleksibilitas untuk menetapkan tarif di bawah batas maksimum sesuai strategi bisnis masing-masing.
Perkembangan harga avtur akan terus dipantau melalui evaluasi kebijakan tarif penerbangan secara berkala untuk mendukung konektivitas nasional, keberlangsungan industri penerbangan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.







