KISARAN, Jenggala – Mahkamah Agung resmi membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang melepas 4.773,90 hektare kawasan hutan di Asahan kepada perusahaan sawit.
DPD Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup Asahan mendesak pemerintah mengembalikan status lahan tersebut.
“Lahan Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang seluas 4.773,90 hektare yang sebelumnya dilepas kepada PT Citra Sawit Inti Lestari kini batal demi hukum,” kata Ketua DPD LKLH Asahan, Mangihut Tua Simamora di Kisaran, Minggu (24/5).
Mangihut menjelaskan pembatalan ini merupakan hasil perjuangan hukum panjang masyarakat Desa Perbangunan yang dimulai dari gugatan di PTUN Jakarta Perkara No. 193/G/2012/PTUN-JKT. Meski sempat ditolak di tingkat pertama, Majelis Hakim PT TUN Jakarta membatalkan putusan tersebut karena menilai ada kesalahan penggunaan dasar hukum.
Proses hukum berlanjut hingga Kasasi melalui Putusan MA Nomor 128 K/TUN/2014, yang diperkuat putusan final Peninjauan Kembali Nomor 126 PK/TUN/2015 pada 14 Desember 2015. Menurut Mangihut, dengan putusan inkracht tersebut, SK pelepasan kawasan hutan batal demi hukum.
“Karena itu kita meminta Pemerintah agar lahan dikembalikan berstatus sebagai Kawasan Hutan di bawah kewenangan KLHK,” ujarnya.
Ia menambahkan, perizinan turunan seperti HGU menjadi cacat hukum dan perusahaan dapat dituntut atas tuduhan kriminal kehutanan karena dianggap tidak lagi memiliki hak legal menduduki lahan.
Penasihat Hukum PT CSIL, Tri Purnowidodo, memberikan pandangan berbeda. Ia menyatakan berdasarkan amar putusan MA, SK pelepasan kawasan hutan statusnya “dapat dibatalkan”, bukan “batal demi hukum”.
Tri menyebut pembatalan oleh PT TUN didasari cacat prosedur berupa tidak adanya persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian.
“Sejak adanya pelepasan hingga saat ini, status areal yang diusahai PT CSIL tidak lagi berstatus kawasan hutan,” tutup Tri. (wol/dan/d2)
Jenggala







