Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meluncurkan Berkah APP saat membuka Forum Konsultasi Publik bertajuk Merajut Kolaborasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (30/6).
Aplikasi tersebut disiapkan sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta sekolah-sekolah di wilayah Sumatera Utara.
Berkah APP juga terhubung dengan SP4N-LAPOR! melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung.
Bobby menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup akses layanan tatap muka bagi warga yang membutuhkan bantuan langsung.
Menurutnya, tujuan penerapan aplikasi adalah untuk memudahkan proses, bukan menambah hambatan bagi masyarakat yang mengadu.
Di lapangan, gubernur mencatat masih ada praktik yang memaksa warga menggunakan aplikasi meski mereka datang langsung ke kantor pelayanan.
Fenomena itu harus dihapuskan karena inti pelayanan publik adalah kehadiran negara dan kemampuan aparat untuk menyelesaikan masalah warga, bukan semata penggunaan sistem digital.
Bobby mengkritik kecenderungan birokrasi yang lebih fokus mengelola sistem daripada menyelesaikan persoalan riil masyarakat.
Ia meminta aparatur mengubah sikap, menempatkan jabatan sebagai wadah pengabdian, bukan untuk dilayani.
Berkah APP diharapkan menjadi tolok ukur nyata mutu layanan publik, di mana setiap laporan warga menjadi bahan evaluasi dan dasar kebijakan perbaikan.
Aplikasi ini tidak sekadar saluran aduan, melainkan juga berfungsi sebagai alarm untuk mendeteksi titik-titik lemah pelayanan yang selama ini luput dari pengawasan.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumut, Zulkifli, mengatakan Berkah APP memungkinkan pengawasan terhadap ratusan fasilitas pelayanan publik yang tersebar di 33 kabupaten/kota tanpa harus melakukan evaluasi langsung ke setiap lokasi.
“Jika ada kendala, kita bisa segera melakukan pendampingan dan memberikan rekomendasi sehingga terjadi perbaikan secara bertahap,” ujarnya.
Peluncuran ini menjadi ujian bagi keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membangun pelayanan yang responsif, terbuka terhadap kritik, dan tidak alergi terhadap pengaduan masyarakat.
Menurut pemerintah provinsi, keberhasilan digitalisasi layanan dinilai dari kecepatan penanganan keluhan dan sejauh mana perubahan itu benar-benar dirasakan oleh warga.







