Jenggala.id – Penolakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membuka big data yang dia klaim bahwa ratusan juta rakyat Indonesia menginginkan pemilu ditunda, mengecewakan sejumlah kalangan. BEM UI menilai Luhut cuma berani bermain argumentasi saja, tetapi tetap menolak membuka memang tidak punya data tersebut.
“Pak Luhut hanya berani menyampaikan argumen penundaan pemilu dengan mengatakan memiliki big data 110 juta, tetapi tidak membukanya,” ujar Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo, Rabu (13/4).
Bayu mengatakan, pihaknya kini meragukan big data yang dimiliki Luhut itu. Dia menduga big data Luhut tidak pernah ada. “Saya juga ragu kalau big data itu ada, bisa jadi tidak ada,” tuturnya.
Untuk itu, Bayu menganggap Luhut tidak pantas menghadiri forum akademik di universitas lagi. Pada kesempatan kemarin, Luhut mengisi kuliah umum tentang penanganan COVID-19 hingga soal pemulihan perekonomian negara.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga mendesak Luhut membuka big data miliknya supaya bisa jadi ajang diskusi.
“Mestinya dibuka. Biar jadi diskusi produktif dan berbasis data,” ujar Mardani saat dimintai konfirmasi, Rabu (13/4).
Mardani mengatakan apa yang Luhut sampaikan kepada publik itu harus dituntaskan. Apabila big data tak kunjung dibuka, Mardani menyebut Luhut melakukan pembodohan.
“Sudah disampaikan ke publik sebaiknya dituntaskan secara publik juga. Bisa ajang pencerdasan bangsa. Kalau nggak dibuka bisa jadi pembodohan,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam perdebatan antara BEM UI dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di kampus UI, Depok, Selasa (12/4), mahasiswa meminta Luhut untuk membuka big data yang menyatakan ratusan juta masyarakat menginginkan pemilu ditunda.
Namun Luhut menolak. Ia menganggap dirinya punya hak untuk tidak membagikan big data yang diucapkannya itu. Dia meminta mahasiswa untuk belajar berdemokrasi.
Mahasiswa terus mendesak Luhut untuk membuka dan mempertanggungjawabkan big data yang pernah diucapkannya. Luhut kembali mengatakan mahasiswa tak punya hak mendesak dirinya untuk membuka big data tersebut.
“Dengerin kamu, anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk memberi tahu,” kata Luhut saat itu.







