Jenggala.id – Maneger Nasution, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mengungkapkan bahwa pihak keluarga dari korban Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, dapat mengajukan klaim restitusi atau kompensasi kepada Ferdy Sambo Cs.
8 Agustus 2023, Mahkamah Agung mengambil keputusan final terkait kasus pembunuhan yang melibatkan terdakwa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yaitu Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf.
Ferdy Sambo dihukum penjara seumur hidup, sementara Putri Candrawati dan Kuat Ma’ruf dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ricky Rizal Wibowo dikenai hukuman 8 tahun penjara.
Baca juga : Mengenal LPSK
Keputusan ini sudah tidak dapat diubah lagi, sehingga para terpidana harus menjalani hukumannya. Maneger Nasution menekankan bahwa LPSK menghormati keputusan ini.
Namun, Nasution juga mengingatkan bahwa keluarga korban Brigadir J memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi setelah putusan hukum yang tak dapat ditarik kembali ini.
“Hak untuk mengajukan permintaan kompensasi atau penggantian kerugian kepada para terpidana tersebut sebenarnya ada pada keluarga korban atau ahli warisnya,” ungkap Nasution dalam pernyataan resminya pada hari Kamis, 10 Agustus 2023.
Baca juga : Polri Respon Usul Bobby Nasution Soal Tembak Begal
Nasution menyoroti bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 telah menguraikan prosedur hukum terkait pengajuan tuntutan kompensasi setelah keputusan hukum berkekuatan tetap atau inkracht.
Pemohon yang berhak dan ahli waris korban dapat mengajukan permohonan ini, dan mereka juga bisa meminta bantuan LPSK dalam prosesnya.
Meskipun demikian, Nasution menyatakan bahwa keputusan untuk mengajukan tuntutan kompensasi sepenuhnya ada di tangan keluarga korban.
Baca juga : Ferdy Sambo Dituntut Seumur Hidup Penjara
Karena hak untuk mengajukan atau tidak mengajukan tuntutan kompensasi adalah milik korban atau keluarganya, keputusan ini akan didasarkan pada kehendak mereka.
Namun, proses pengajuan tuntutan ini dibatasi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, yang memberikan batas waktu 90 hari sejak pemohon mengetahui bahwa keputusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.






