Jenggala.id – LPSK adalah singkatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan hak korban dan saksi dalam proses hukum di Indonesia.
LPSK didirikan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan resmi beroperasi pada tanggal 28 Juni 2007. Lembaga ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tugas utama LPSK adalah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban dan saksi yang terlibat dalam suatu kasus pidana. Perlindungan yang diberikan meliputi pengamanan, penyediaan tempat tinggal, dan perlindungan identitas. Sedangkan pendampingan yang diberikan meliputi pemberian informasi tentang hak-hak korban dan saksi, serta pendampingan psikologis.
Selain itu, LPSK juga bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga peradilan dan penegak hukum terkait tindakan yang harus diambil terhadap saksi atau korban yang telah dilindungi. Lembaga ini juga berperan dalam melakukan advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.
LPSK memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor perwakilan di beberapa kota di Indonesia. Lembaga ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi saksi dan korban agar mereka dapat memberikan kesaksian yang jujur dan membantu terciptanya keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.







