Dinas Sosial Kabupaten Padanglawas mencatat 5.739 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terindikasi melakukan transaksi judi online.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Laskar Muda Nasution SPd MSi, didampingi Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Suryadi, kepada Waspada pada Selasa (8/9).
Data rujukan berasal dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga untuk periode Juli sampai September, yang menunjukkan 7.082 KPM terdaftar.
Sementara pencatatan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) mencapai 9.944 KPM di wilayah yang sama.
Hasil pemadanan verifikasi kementerian per September 2026 menunjukkan sebanyak 5.739 penerima bansos di Kabupaten Padanglawas terdeteksi terkait transaksi judi online.
Di tingkat nasional, data yang disinkronkan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan sekitar 1,49 juta penerima bantuan sosial beserta anggota keluarganya terlibat dalam pola transaksi serupa.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menonaktifkan status KPM yang terindikasi dan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial, khususnya bagi mereka yang terbukti memanfaatkan dana bansos untuk perjudian online.
Pembaruan data akan terus dilakukan secara bertahap oleh pihak terkait.
Langkah penonaktifan ini ditempuh dengan harapan penerima bansos yang tersangkut kasus judi online menyadari kondisi tersebut dan mengarahkan bantuan untuk kebutuhan yang lebih produktif.







