Pasukan Angkatan Bersenjata Lebanon telah memasuki Zawtar al-Gharbiya dalam rangka pelaksanaan proyek “zona percontohan”.
Langkah ini merupakan bagian awal dari implementasi kerangka kerja antara Lebanon dan Israel, menurut laporan Al Jazeera pada Rabu, 22 Juli 2026.
Kesepakatan tersebut dimediasi oleh Amerika Serikat dan disebutkan ditandatangani di Washington pada bulan lalu.
Rangka perjanjian mengatur penyerahan kendali atas beberapa wilayah dari Israel kepada otoritas Lebanon.
Setelah pengumuman zona percontohan, puluhan pengungsi mulai kembali ke desa-desa di selatan Lebanon.
Militer Lebanon juga mengonfirmasi telah menempatkan personel di Zawtar al-Gharbiya untuk mengambil alih tugas pengamanan.
Sesuai kesepakatan, Israel akan menarik pasukannya dari sejumlah lokasi di Lebanon selatan.
Namun Israel masih mempertahankan kehadiran militer di beberapa kawasan yang telah didudukinya sejak eskalasi konflik pada Maret lalu.
Sejak eskalasi itu, lebih dari 4.300 orang dilaporkan meninggal dunia akibat perang.
Israel menegaskan bahwa Hizbullah harus dilucuti sebelum penarikan penuh pasukan Israel dilakukan.
Pihak militer Lebanon diproyeksikan mengambil alih keamanan di wilayah-wilayah yang ditinggalkan pasukan Israel sesuai isi perjanjian.
Banyak keluarga telah mulai membersihkan puing-puing rumah dan berusaha memulihkan kehidupan sehari-hari.
Kehadiran Tentara Lebanon dan patroli pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sedikit rasa aman bagi penduduk setempat.
Namun kerusakan akibat konflik tetap luas, terutama di Ghandouriyeh di mana sekitar 250 dari 260 rumah dilaporkan rusak atau hancur.
Tentara Lebanon terus meningkatkan frekuensi patroli dan mendirikan pos pemeriksaan untuk memperkuat kontrol pemerintah di selatan.
Pemantapan otoritas di wilayah itu akan menjadi salah satu agenda saat Presiden Lebanon Joseph Aoun bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pemerintah Lebanon menilai penempatan pasukannya di selatan sebagai tanda kembalinya wewenang negara.
Sementara itu Hizbullah mempertahankan sikap bahwa persenjataan kelompok tersebut masih diperlukan untuk menghadapi ancaman dari Israel.







