Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembangunan hunian tetap pascabencana di Pulau Sumatra akan dimulai pada September 2026.
Proyek ini menargetkan kawasan relokasi bagi masyarakat terdampak di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menurut Maruarar, proses pengadaan saat ini sudah berjalan dan konstruksi direncanakan dimulai setelah tender selesai serta lahan memenuhi seluruh persyaratan teknis dan hukum.
Dalam keterangan yang disampaikan pada Selasa, 21 Juli 2026, Maruarar melaporkan perkembangan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan menegaskan kesiapan untuk memulai pekerjaan pada bulan September.
Persyaratan lahan mencakup aspek keselamatan dari potensi bencana dan kepastian status hukum agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Selain itu, lokasi yang dipilih diupayakan tidak terlalu jauh dari fasilitas umum sehingga warga dapat segera melanjutkan aktivitas harian setelah relokasi.
Pembangunan hunian tetap akan memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan penggunaan bata interlock untuk mempercepat konstruksi sekaligus menjaga mutu bangunan.
Di luar program pemerintah, sebanyak 500 unit hunian tetap sudah rampung dibangun melalui dukungan CSR Yayasan Buddha Tzu Chi.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari komitmen total pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap pascabencana.
Rincian lokasi dan kapasitas antara lain: di Provinsi Aceh disiapkan 45 lokasi seluas 156,13 hektare dengan kapasitas mencapai 6.220 unit hunian.
Di Sumatra Utara tersedia empat lokasi seluas 20,68 hektare dengan kapasitas 919 unit hunian.
Sementara di Sumatra Barat terdapat lima lokasi seluas 21,40 hektare yang mampu menampung 813 unit hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
Kementerian PKP juga menyiapkan opsi hunian tetap eksitu komunal di ketiga provinsi tersebut, dengan prioritas pada keamanan dari ancaman bencana serta akses ke sekolah, pasar, dan rumah sakit.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pemerintah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10 triliun untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selama tiga tahun sesuai rencana induk nasional.
Tito menambahkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dimonitor setiap minggu dan meminta dukungan PLN agar jaringan listrik di lokasi-lokasi relokasi dapat segera disiapkan.
PLN menyatakan kesiapan menyediakan infrastruktur kelistrikan bagi pembangunan hunian tetap dan fasilitas umum terdampak bencana.
Hingga saat ini, PLN telah mengalirkan listrik kepada 19.377 unit hunian sementara, hunian tetap, dan fasilitas umum.
Direktur Distribusi PLN Arsyadani Akmalaputri menegaskan komitmen perusahaan untuk memastikan kebutuhan kelistrikan masyarakat di kawasan relokasi terpenuhi begitu pembangunan hunian tersebut siap.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan proses rehabilitasi serta rekonstruksi dapat dipercepat sehingga warga terdampak segera menempati hunian yang aman, layak, dan didukung infrastruktur dasar memadai.







