JENGGALA.ID – Setelah satu minggu berlalu dalam Sidang Umum PBB yang dipenuhi dengan diskusi tentang konflik Rusia di Ukraina, pemerintah Moskow akhirnya memberikan tanggapannya. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengawali pidatonya di hadapan delegasi di aula Sidang Umum sebelum kemudian berbicara kepada media internasional secara luas.
Dalam pidatonya, Lavrov menyampaikan sejumlah pernyataan tajam yang penuh dengan kritik terhadap negara-negara Barat, yang ia gambarkan sebagai “penyebar kebohongan.”
Lavrov mengawali pidatonya dengan mengomentari pendapat yang telah disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya dalam Sidang Umum, yang menyebut bahwa dunia saat ini sedang mengalami perubahan tak terhindarkan dan sedang menuju kepada tatanan dunia yang baru. Lavrov mengatakan, “Kita sedang melihat garis-garis besar masa depan terbentuk dalam perjuangan antara mayoritas dunia yang mendukung pembagian kekayaan global yang lebih adil dan keragaman budaya, dan sejumlah kecil individu yang menggunakan metode penaklukan neokolonial untuk mempertahankan dominasi mereka yang sulit dimengerti.”
Lavrov bukanlah satu-satunya yang berpendapat bahwa struktur tata kelola global yang ada saat ini menghambat kemajuan menuju keadilan iklim dan ekonomi yang lebih merata. Fokus kritiknya adalah terhadap pendukung Barat di Ukraina dan NATO, sebuah aliansi pertahanan yang didirikan setelah Perang Dunia II untuk melindungi negara-negara Barat dari ancaman Uni Soviet.
Dalam konteks konflik berkepanjangan di Ukraina dan terus mengalirnya bantuan militer dari negara-negara Barat kepada Ukraina, Lavrov pada hari Sabtu mengingatkan bahwa ia melihat tindakan AS, Inggris, dan negara-negara lain sebagai bentuk perang langsung melawan Rusia. Ia menyatakan, “Kita dapat menyebut ini sebagai perang hibrida, tetapi itu tidak mengubah kenyataannya. Mereka, yaitu negara-negara Barat, sebenarnya terlibat dalam permusuhan karena kami melihat Ukraina sebagai sumber konflik.”
Lavrov menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan menyatakan bahwa proposal tersebut tidak realistis. Namun, perlu dicatat bahwa proposal tersebut tidak berarti memberikan wilayah Ukraina kepada Rusia atau mengabaikan upaya Kyiv untuk bergabung dengan NATO, dua isu yang menjadi perdebatan antara Moskow dan Barat.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Rusia juga menutup kemungkinan Rusia kembali bergabung dalam perjanjian perdagangan Laut Hitam dan mengatakan bahwa Kremlin merasa telah dikhianati. Ia menyatakan, “Alasan utama kami meninggalkan perjanjian ini adalah karena semua yang dijanjikan kepada kami ternyata hanya tipuan belaka.”
Rusia memutuskan hubungan dengan perjanjian tersebut yang dimediasi oleh PBB pada bulan Juli tahun lalu, setelah mengklaim bahwa mereka telah terhambat dalam ekspor bahan pangan mereka sendiri dengan cukup adil. Perjanjian tersebut pada saat itu memungkinkan Ukraina untuk mengekspor biji-bijian yang sangat dibutuhkan melalui laut, meskipun harus melewati blokade Rusia untuk mencapai pasar global.
PBB, yang didirikan pada tahun 1940-an, mencerminkan era yang berbeda dimana lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki kekuatan yang tidak seimbang dalam organisasi tersebut. Namun, sebagai salah satu anggota P5, Rusia juga memiliki manfaat dari struktur yang ada, terutama dengan hak veto dalam mengenai resolusi yang berkaitan dengan konflik Ukraina.
Dalam konteks reformasi PBB yang banyak diajukan oleh berbagai pihak, Ukraina menekankan perlunya mencabut hak veto Rusia di Dewan Keamanan dan meminta agar Rusia dikeluarkan dari PBB, merujuk pada pelanggaran prinsip kedaulatan negara anggota lainnya.







