Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan perlunya aturan jelas terkait kriteria kesiapan (readiness criteria) bagi penerima bantuan program rumah layak huni agar bantuan tepat sasaran.
Ia menilai penetapan kriteria meskipun merupakan kewenangan pemerintah, harus diatur lebih teknis melalui Peraturan Menteri atau Surat Keputusan Menteri agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum.
Lasarus mengingatkan bahwa fokus utama adalah memastikan rumah benar-benar layak dihuni, bukan sekadar aspek tampilan tertentu.
“Biar lantainya dari emas pun, kalau tidak ada atapnya, rumah itu tetap tidak layak dihuni,” ujarnya, dikutip Sabtu (18/7/2026).
Rapat kerja antara Komisi V DPR RI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dijadwalkan untuk membahas hal ini ditunda.
Penundaan terjadi karena Menteri PKP, Maruarar Sirait, menerima panggilan dari Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara sehingga tidak dapat hadir sesuai rencana.
Lasarus menekankan bahwa penentuan penerima harus berlandaskan data keluarga miskin yang menempati rumah tidak layak huni agar bantuan tepat sasaran.
Ia mencontohkan bahwa kondisi seperti lantai berkeramik sementara atap dan plafon rusak tidak seharusnya menjadi alasan menunda bantuan jika rumah itu belum layak dihuni.
Selain penentuan kriteria, Lasarus menyoroti pentingnya pengawasan internal dan aspek akuntabilitas agar proses penyaluran tidak menimbulkan masalah saat pemeriksaan di kemudian hari.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan permintaan maaf dari Menteri PKP atas penundaan rapat tersebut kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.
Didyk mengatakan kementerian siap mengikuti agenda lanjutan yang akan ditetapkan oleh pimpinan Komisi V.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga malam sebelum jadwal rapat, Menteri PKP masih melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pihak terkait lain untuk mematangkan materi rapat kerja.
Pemerintah, menurut Didyk, terus berupaya menyederhanakan ketentuan pelaksanaan program perumahan tanpa mengabaikan ketepatan sasaran dan prinsip akuntabilitas.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan sekaligus memastikan manfaat program perumahan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.







