Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan pentingnya integrasi antara sistem zakat dan mekanisme perpajakan nasional sebagai upaya memperkuat pemberdayaan ekonomi umat.
Pernyataan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Jurnalisme Filantropi yang digelar oleh Baznas, Komisi VIII DPR RI, Yayasan Halaqoh Tadarus Al-Qur’an, dan Lazismu.
Diskusi berlangsung di Ruang Perpustakaan Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, pada Sabtu 18 Juli 2026.
Singgih berpendapat bahwa sinergi zakat dan pajak dapat meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penanggulangan bencana.
Ia menekankan agar hubungan antara kewajiban zakat dan pajak tidak dipantulkan sebagai dua beban yang bersaing, melainkan sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam rangka tujuan keadilan sosial.
Saat ini, regulasi di Indonesia mengakui pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak jika disalurkan melalui Baznas atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi.
Namun Singgih menyebut adanya gagasan progresif untuk mempertimbangkan pengakuan zakat sebagai tax credit atau pengurang pajak yang terutang secara langsung.
Ia mengingatkan bahwa penerapan kebijakan semacam itu memerlukan kajian objektif dan komprehensif sebelum diimplementasikan.
Menurut Singgih, tantangan yang harus dihadapi meliputi harmonisasi regulasi, kesiapan sistem digital terintegrasi antara otoritas pajak dan Baznas, serta analisis dampak fiskal terhadap penerimaan negara.
Singgih berharap diskusi lintas pemangku kepentingan—pemerintah, DPR, akademisi, dan organisasi masyarakat Islam—dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang realistis dan aplikatif.
Di kesempatan yang sama, Baznas RI menyatakan optimisme bahwa skema tax credit tidak harus mengurangi penerimaan negara bila dirancang dan diimplementasikan dengan benar.
Pimpinan Baznas RI Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Dr Rizaludin Kurniawan, mengutip pengalaman dan riset dari negara tetangga seperti Malaysia yang menunjukkan peningkatan zakat diikuti kenaikan kepatuhan pajak.
Rizaludin menjelaskan bahwa model saat ini di Indonesia memperlakukan zakat sebagai tax expense atau pengurang penghasilan kena pajak, mirip praktik di negara-negara seperti Kanada dan Inggris.
Ia menilai skema tax credit berpotensi menjadi insentif fiskal yang menarik bagi korporasi dan muzaki besar untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
Rizaludin juga menyarankan uji coba terbatas untuk menguji validitas kebijakan ini di Indonesia, dengan opsi calon lokasi pilot yaitu Provinsi Aceh.
Alasan pemilihan Aceh adalah pengakuan parsial terhadap pengelolaan zakat dalam sistem keuangan daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khusus.
Baznas mendorong kolaborasi antara kementerian terkait, ulama, akademisi, dan media untuk merancang skema yang menjaga keberlanjutan fiskal, keadilan antarumat beragama, serta insentif nyata bagi pembayar zakat.
Momentum pembahasan ini juga berkaitan dengan amanat Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang dijadwalkan bergulir pada 2027.







