Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menuntut evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 dan peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar acara itu tidak kehilangan jati dirinya.
Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris LAPK, Muhammad Zein Azhary Wajdi Lubis, pada Selasa (7/7).
Menurut Zein Azhary, PRSU seharusnya berfungsi sebagai etalase pembangunan daerah dan ruang pertemuan bagi pelaku UMKM serta masyarakat luas.
Ia menilai arah penyelenggaraan saat ini semakin dikendalikan oleh logika komersial yang menonjolkan pendapatan tiket ketimbang keterlibatan publik.
Praktik tersebut, kata Zein Azhary, berpotensi meminggirkan kelas menengah ke bawah sehingga pengunjung lokal enggan datang karena biaya masuk dinilai memberatkan.
Impaknya dirasakan pula oleh pedagang kecil, pelaku ekonomi kreatif, dan peserta pameran yang mengalami penurunan kunjungan.
LAPK juga memperingatkan fenomena di mana sejumlah keluarga hanya mampu menyaksikan kegiatan dari luar pagar karena harga tiket menjadi penghalang akses.
Organisasi ini menyoroti kegagalan inovasi dalam penyelenggaraan, seperti minimnya terobosan digital, pameran interaktif, dan ruang yang memadai untuk komunitas kreatif serta UMKM.
Sebagai pembanding, LAPK menyinggung keberhasilan Jakarta Fair yang dikatanya bertumpu pada tata kelola profesional dan pembaruan berkelanjutan, bukan sekadar megahnya panggung.
Karena itu, LAPK meminta agar penyelenggara dan pemerintah daerah melakukan evaluasi total sebelum PRSU benar-benar kehilangan makna sebagai pesta rakyat.
LAPK menegaskan bahwa keberhasilan PRSU seharusnya diukur dari keterjangkauan dan partisipasi rakyat kecil, bukan hanya dari pendapatan tiket.
Untuk informasi, Harga Tiket Masuk PRSU tahun ini ditetapkan Rp35 ribu untuk hari biasa dan Rp75 ribu pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu).







