Sekretaris Lembaga Advokasi Konsumen (LAPK), Muhammad Zein Azhary Wajdi Lubis SH M.Kn, menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara tidak lagi bisa dipandang sebagai gangguan sementara.
Pernyataan itu disampaikan Zein pada Selasa (14/7).
Antrian panjang di banyak SPBU belakangan kembali muncul dan kerap meluber ke badan jalan.
Kondisi ini mengganggu arus lalu lintas, meningkatkan risiko kecelakaan, serta menghambat kegiatan warga.
Zein mengingatkan bahwa masalah serupa sudah terjadi sebelumnya; sebulan lalu masyarakat sempat menghadapi kelangkaan solar.
Menurutnya, kemunculan kembali kelangkaan pada jenis BBM lain menunjukkan masalah distribusi yang berulang dalam waktu singkat.
Publikasi foto dan video antrean di media sosial telah membuat isu ini menjadi perhatian luas masyarakat.
Zein menilai respons dari pihak terkait belum cukup cepat dan transparan sehingga ruang untuk spekulasi berkembang.
Penanganan komunikasi publik yang lambat, ujar Zein, memperbesar keresahan dan merusak kepercayaan terhadap institusi yang bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa masyarakat menuntut kepastian, keterbukaan, dan langkah nyata sebelum dampak meluas.
Zein juga menggarisbawahi dampak ekonomi dari kelangkaan BBM.
Gangguan pasokan tidak hanya menyulitkan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga memengaruhi angkutan umum, logistik, UMKM, nelayan, petani, dan distribusi kebutuhan pokok.
Akibatnya, biaya operasional naik, waktu produktif terbuang, dan aktivitas ekonomi daerah melambat.
Oleh karena itu, persoalan ini menurutnya sudah masuk ranah pelayanan publik yang harus menjadi prioritas tata kelola negara.
Untuk itu, LAPK mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM di Sumatera Utara.
Evaluasi yang diminta mencakup seluruh rantai distribusi: pasokan, pengawasan, koordinasi antarlembaga, mitigasi risiko, dan pola komunikasi publik saat gangguan terjadi.
Zein menekankan bahwa solusi yang hanya reaktif tidak memadai; perubahan sistemik diperlukan agar masalah tidak terus berulang.
Dia juga menyerukan adanya akuntabilitas bagi pejabat yang bertanggung jawab apabila perbaikan tidak terlihat dalam waktu yang wajar.
Jika terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah, Zein menyatakan pejabat terkait sebaiknya mempertimbangkan tanggung jawab moral, termasuk kemungkinan pengunduran diri.







