LAPAN Apresiasi Pelaporan ke Ombudsman Terkait Anggaran Pembangunan Gedung Polri
Ketua Umum Lembaga Advokasi Penggunaan Anggaran Negara (LAPAN), Ariffani SH MH, menyatakan dukungan atas inisiatif masyarakat yang melaporkan dugaan pengalokasian anggaran untuk pembangunan gedung Polri kepada Ombudsman.
Pernyataan itu disampaikan Ariffani pada Senin (6/7) sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya pengawasan publik terhadap kebijakan anggaran daerah.
Ia menegaskan bahwa melapor ke Ombudsman adalah hak setiap warga dan organisasi masyarakat yang harus dihormati.
Menurut Ariffani, Pemerintah Kota Medan dan Pemkab Deliserdang diharapkan menanggapi laporan tersebut dengan sikap terbuka, kooperatif, dan profesional tanpa menunjukkan sikap arogan atau penolakan sepihak.
Ariffani mengingatkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, lembaga tersebut berwenang memeriksa dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik dan mengeluarkan rekomendasi bila ditemukan pelanggaran administratif.
Ia menambahkan bahwa rekomendasi Ombudsman bukan sekadar saran belaka.
Apabila rekomendasi tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah, Ombudsman dapat melaporkan ketidakpatuhan kepada atasan pejabat terkait serta menyampaikan temuan kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan DPR RI sesuai ketentuan undang-undang.
Menurut LAPAN, konsekuensi dari ketidakpatuhan itu berpotensi memengaruhi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Organisasi itu juga menekankan bahwa penggunaan APBD harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
Setiap keputusan anggaran wajib dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan di depan publik, kata Ariffani.
LAPAN menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak serta merta menyatakan telah terjadi pelanggaran.
Namun, jika hasil pemeriksaan Ombudsman menyatakan adanya maladministrasi dan mengeluarkan rekomendasi, pemerintah daerah wajib menunjukkan itikad baik untuk melaksanakannya sesuai ketentuan hukum.
Ariffani mengingatkan pula bahwa mengabaikan rekomendasi tanpa dasar hukum berisiko menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif.
Dalam kondisi tertentu, ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian atau bertentangan dengan kewajiban hukum dapat membuka kemungkinan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau jalan perdata sesuai ketentuan yang relevan.
Penutupan pernyataan Ariffani menekankan pentingnya ketaatan terhadap mekanisme pengawasan sebagai cerminan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.







