Direktorat Reskrimsus Polda Sumut menggelar perkara khusus terkait laporan dugaan pemakaian gelar akademik palsu, Senin (20/7).
Kuasa hukum pelapor, Maruli M Purba, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap sejumlah peserta pertemuan yang berasal dari perwakilan Polda Sumut karena dinilai berupaya membentuk opini tertentu.
Maruli menegaskan bahwa Universitas Negeri Medan (Unimed) telah secara tegas menyatakan tidak pernah mengeluarkan ijazah Magister Pendidikan bagi terlapor sehingga yang bersangkutan tidak berhak memakai gelar tersebut.
Ia menambahkan bahwa dalam forum itu terungkap terlapor memang pernah mengikuti sidang meja hijau namun tidak menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi sehingga tidak diwisuda atau yudisium oleh Unimed.
Gelar perkara dihadiri oleh Wassidik Dit Reskrimsus Polda Sumut, perwakilan Unimed, terlapor yang berinisial KW, serta perwakilan satuan/unit internal Polda Sumut.
Maruli menilai beberapa pernyataan yang muncul dalam pertemuan tersebut berada di luar kewenangan pihak kepolisian sehingga menghambat proses penanganan perkara.
Kasus ini berawal dari laporan Pendeta Hot Parulian Simanjuntak ke Polda Sumut melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/1534/IX/2025 tertanggal 25 September 2025.
Dalam laporannya, pelapor menyatakan Kristi Wilson Sinurat alias KW diduga telah menggunakan gelar M.Pd sejak sekitar 2005 pada beragam dokumen administrasi.
Penggunaan gelar itu tercatat pula dalam buku biografi terbitan 2021 yang menyebut gelar diperoleh dari Universitas Negeri Medan.
Sebagai barang bukti pelapor menyerahkan antara lain buku biografi, surat keputusan dan dokumen lain yang mencantumkan gelar M.Pd, serta surat resmi Unimed yang menegaskan tidak ada ijazah atas nama terlapor.
Menurut kuasa hukum pelapor, Unimed juga mengirimkan surat resmi yang ditandatangani rektor yang memuat penegasan bahwa universitas tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Lulus, transkrip nilai, maupun ijazah untuk nama Kristi Wilson Sinurat.
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 21 Mei 2026, Ditreskrimsus Polda Sumut telah memeriksa satu pelapor, enam saksi, satu terlapor, pihak Unimed, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Dalam SP2HP juga disebutkan rencana tindak lanjut berupa koordinasi dan pemeriksaan terhadap ahli hukum pidana sebelum menentukan langkah berikutnya.
Maruli menilai konstruksi perkara telah memenuhi unsur pidana karena terlapor mengklaim memperoleh gelar sementara pihak kampus secara resmi menyatakan tidak pernah memberikan gelar tersebut.
Dia menegaskan bahwa penggunaan gelar yang diduga tidak diterbitkan oleh perguruan tinggi berwenang merupakan perbuatan yang patut dicurigai melawan hukum.
Maruli berharap penyidik segera meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan terlapor sebagai tersangka.
Ia memperingatkan akan membawa kasus ini ke tingkat Mabes Polri jika penyidik dinilai tidak serius atau melakukan pengabaian dalam penanganan perkara.







