Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan pelibatan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak hanya bersifat pendampingan terhadap petugas Direktorat Jenderal Pajak.
Menurut Dudung, aparat kewilayahan tersebut tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan, pemeriksaan, ataupun tindakan represif kepada wajib pajak.
Petugas Direktorat Jenderal Pajak tetap menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam proses pengawasan dan penegakan kepatuhan.
Pernyataan itu disampaikan Dudung di Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026, ketika menanggapi kekhawatiran publik terkait peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Ia juga menolak anggapan bahwa Babinsa akan mengunjungi rumah warga untuk menagih pajak, dengan menegaskan fungsi mereka hanya sebagai pendamping lapangan.
Dudung menjelaskan alasan keterlibatan aparat kewilayahan adalah karena pemahaman mereka terhadap kondisi sosial dan dinamika masyarakat di wilayah binaan, sehingga diharapkan memperlancar sosialisasi kewajiban perpajakan.
Pelibatan tersebut merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
Surat edaran itu mengatur pengawasan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar, yang belum terdaftar, serta pengawasan berbasis wilayah.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak telah menegaskan bahwa Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun perangkat desa bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penagihan, ataupun penegakan hukum perpajakan.







