Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, mendesak pemerintah mempercepat upaya mengatasi kelangkaan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pernyataan itu disampaikan usai ia memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI di Yogyakarta, Kamis (9/7/2026).
Esti menegaskan bahwa menambah kuota formasi guru secara besar-besaran tidak akan efektif bila tidak diiringi peningkatan kesejahteraan guru secara nyata.
Menurutnya, jaminan sosial dan upah yang layak merupakan faktor penentu agar profesi keguruan kembali menarik bagi generasi muda.
Ia juga mengungkapkan bahwa krisis tenaga pendidik tidak hanya terjadi di daerah terpencil tetapi telah meluas hingga wilayah yang selama ini dianggap sebagai barometer pendidikan nasional.
Sebagai contoh, Esti menyebutkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih kekurangan 1.600 guru di tingkat provinsi.
Berdasarkan kondisi tersebut, Komisi X mendesak agar pembukaan formasi guru disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Komisi X berencana meminta data resmi mengenai jumlah guru yang mengundurkan diri dalam beberapa tahun terakhir untuk mengetahui sejauh mana gelombang pengunduran diri berkontribusi pada krisis tenaga pendidik.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan perbedaan karakteristik antara sekolah perkotaan dan sekolah di wilayah 3T.
Ia menekankan bahwa standar satu ukuran untuk semua tidak relevan, karena di beberapa lokasi terpencil satu kelas dapat memiliki hanya tiga siswa.
Esti mengingatkan pemerintah agar kebijakan baru, termasuk wacana program Sekolah Rakyat, dirancang secara matang dan komprehensif sebelum diluncurkan.
Penataan yang terburu-buru, menurutnya, berpotensi memunculkan persoalan baru seperti penggabungan sekolah (regrouping) dan kebutuhan redistribusi guru yang tidak terkelola dengan baik.
Mitigasi dampak terhadap ekosistem sekolah yang sudah ada harus menjadi bagian dari perencanaan kebijakan agar tidak menimbulkan kerumitan baru di dunia pendidikan.
Esti berharap kebijakan yang sedang disiapkan benar-benar memperkuat sistem pendidikan nasional dan menjadi solusi konkret terhadap kekurangan guru serta ketimpangan layanan pendidikan di Indonesia.







