Sekitar 1.100 warga negara Indonesia menerima bantuan kekonsuleran di fasilitas detensi Pochentong, Phnom Penh pada Rabu, 8 Juli 2026.
Penangkapan terhadap mereka terjadi dalam operasi penertiban yang berlangsung sekitar sebulan di kawasan sekitar KBRI Phnom Penh karena dinilai mengganggu ketertiban umum.
Untuk menangani kasus tersebut, tim KBRI Phnom Penh dibantu tenaga perbantuan dari Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI melakukan pendataan dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak lagi memiliki paspor.
KBRI meminta WNI yang telah memiliki dokumen perjalanan agar tidak menunda keberangkatan dan segera membeli tiket pulang ke Indonesia.
Permintaan ini disampaikan karena masih terdapat banyak WNI yang tetap berada di Kamboja meskipun telah memperoleh SPLP dan mendapatkan persetujuan penghapusan denda overstay.
Pemerintah Kamboja terus mengintensifkan operasi pemberantasan penipuan daring di sejumlah lokasi yang diduga berfungsi sebagai scam center.
Akibatnya, permintaan bantuan dari eks jaringan penipuan daring kepada KBRI Phnom Penh terus berlangsung.
Periode 1 Januari hingga 9 Juli 2026 mencatat 12.207 WNI melapor dan meminta fasilitasi kepulangan.
Hingga saat ini, sebanyak 5.966 WNI telah berhasil difasilitasi kembali ke Indonesia.
Selain mereka yang berada di Pochentong, lebih dari 600 WNI diamankan dari lokasi-lokasi yang diduga sebagai scam center.
WNI tersebut kini ditempatkan di berbagai fasilitas detensi di Bati, Siem Reap, Phnom Penh, dan Sihanoukville.
KUAI KBRI Phnom Penh, Krishnajie, mengimbau warga Indonesia untuk tidak terlibat dalam kegiatan melanggar hukum.
“Bagi WNI yang telah pulang ke Indonesia, jangan kembali ke Kamboja dan terlibat lagi dalam jaringan penipuan daring,” ujar Krishnajie dalam keterangan yang dikutip Jumat, 10 Juli 2026.







