Kondisi inflasi di wilayah Pematangsiantar dan Labuhanbatu pada Juli 2026 masih terjaga meski terdapat kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan strategis.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahmadi Rahman, Kepala KPw BI Pematangsiantar, Kamis (6/8).
Untuk Pematangsiantar, inflasi bulan Juli 2026 tercatat sebesar 0,31 persen (mtm).
Angka ini berbalik dari kondisi bulan sebelumnya yang mencatat deflasi 0,07 persen (mtm).
Sampai Juli, inflasi tahun berjalan di Pematangsiantar mencapai 2,18 persen (ytd).
Secara tahunan, inflasi Pematangsiantar berada pada 4,76 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan posisi Juni 2026 yang sebesar 5,26 persen (yoy).
Di Labuhanbatu, inflasi Juli 2026 sebesar 0,15 persen (mtm), melandai dari inflasi bulan sebelumnya yang 0,50 persen (mtm).
Inflasi tahun berjalan Labuhanbatu hingga Juli tercatat 1,72 persen (ytd).
Secara tahunan, Labuhanbatu mencatat inflasi 5,52 persen (yoy), turun dari 5,81 persen (yoy) pada Juni 2026.
Kenaikan harga beberapa komoditas pangan menjadi pendorong utama tekanan inflasi pada Juli 2026.
Di Pematangsiantar, komoditas yang paling berkontribusi pada kenaikan harga ialah beras, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Sementara itu, komoditas yang meredam laju inflasi di wilayah tersebut antara lain emas perhiasan, bawang merah, dan jeruk.
Di Labuhanbatu, dorongan inflasi datang dari kenaikan harga cabai rawit, beras, dan ikan mujair.
Pada sisi penahan inflasi Labuhanbatu tercatat penurunan harga bawang merah, telur ayam ras, serta emas perhiasan.
Secara keseluruhan, kelompok pangan bergejolak tetap menjadi sumber tekanan, khususnya beras dan cabai rawit.
Namun penurunan harga bawang merah dan emas perhiasan di kedua daerah membantu meredam tekanan tersebut.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga, KPw BI Pematangsiantar dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengintensifkan pelaksanaan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, Bulog, pengelola pasar, serta pelaku distribusi untuk memantau harga, pasokan, dan arus distribusi pangan.
Pengembangan Early Warning System (EWS) terus didorong untuk mendeteksi dini potensi tekanan harga pada komoditas strategis seperti beras dan cabai rawit.
Intervensi operasional juga mencakup optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta penguatan peran Toko Pengendali dan Pantau Inflasi (Toppis).
Fokus program tersebut diarahkan pada daerah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) dan komoditas yang mengalami tekanan harga agar akses pangan menjadi lebih terjangkau.
Pada Juli 2026, KPw BI Pematangsiantar mengawal realisasi dua Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Kab. Simalungun dan Kab. Deli Serdang.
Kerjasama ini diharapkan memperkuat konektivitas pasokan antarwilayah, mempertemukan daerah surplus dan daerah konsumen, serta meningkatkan efektivitas distribusi pangan.
Saat yang sama, koordinasi awal pembentukan KAD antara Simalungun dan Pematangsiantar terus dilanjutkan untuk memperkokoh ketahanan pangan regional.
Ke depan, upaya menjaga stabilitas harga akan terus mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global, potensi gangguan rantai pasok, dan risiko cuaca yang berdampak pada produksi pangan.
KPw BI Pematangsiantar bersama Pemko Pematangsiantar dan TPID akan memperkuat sinergi melalui optimalisasi EWS, penguatan pasokan dan KAD, serta peningkatan efektivitas distribusi dan komunikasi publik.
“Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K harapannya dapat menjaga stabilitas harga, mendukung daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Ahmadi Rahman.







