Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Penetapan itu diumumkan menyusul operasi tangkap tangan yang dimulai pada Kamis (2/7/2026).
Pihak KPK juga menetapkan Yaqub Abdhal Al Mu’arif, seorang pihak swasta yang tercatat sebagai Tim Sukses SAF pada Pilkada 2024, sebagai tersangka pemberi suap.
Dalam OTT tersebut tim penyidik mengamankan tujuh orang, termasuk Bupati Langkat, satu Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Langkat, serta lima orang dari pihak swasta.
Penangkapan berlangsung di beberapa lokasi, yakni wilayah Langkat, Binjai, dan Medan.
Tim KPK menemukan dan mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diserahkan kepada bupati.
Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyatakan perkara ini dinaikkan ke tahap penyidikan dan kedua pihak resmi berstatus tersangka.
Penyidikan dan pengumuman status tersangka dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Jumat (3/7/2026).
KPK menetapkan masa penahanan awal selama 20 hari untuk para tersangka, terhitung sejak 3 Juli sampai dengan 22 Juli 2026.
Syah Afandin ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Sementara Yaqub dititipkan penahanannya di Rutan Polresta Medan.
Atas perbuatannya, Syah Afandin sebagai penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
Yaqub sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pada Jumat siang Bupati Langkat dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Proses penyidikan masih berjalan dan KPK menyatakan akan melanjutkan langkah hukum sesuai temuan dalam berkas perkara.







