KISARAN, Jenggala – Dalam mensosialisasikan dan dalam memberantas korupsi, melalui proses panjang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan salah satu calon Kabupaten Anti Korupsi 2026.
Bupati Asahan Asahan Taufik Zainal Abidin, saat ditemui Waspada, setelah Bintek Anti Korupsi di lingkungan Pemkab Asahan, di Aula Melati, Selasa (5/4), ditemui Waspada, menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih atas terpilihnya sebagai kandidat Kabupaten anti Korupsi, untuk tingkat kabupaten/kota di Indonesia.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, kami mengapresiasi kepercayaan ini. Melalui Bimtek ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati.
Oleh sebab itu, Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan stakeholder untuk bersama-sama menanamkan komitmen menolak korupsi serta memperkuat pengawasan agar program ini berjalan sesuai harapan.
“Ke depan, pengawasan harus terus dilaksanakan agar komitmen ini benar-benar terwujud di Kabupaten Asahan,” jelas Bupati.
624 Kasus
Sedangkan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Rino Haruno, menerangkan berdasarkan data KPK sejak 2004 hingga April 2026, tercatat 624 kasus tindak pidana korupsi terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Sehingga KPK memiliki program percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi yang telah berjalan sejak 2024. Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
“2024 kami menyusun Indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi. Tahapannya diawali dengan observasi. Tahun 2026 ini, kami melakukan observasi di kabupaten/kota dan menetapkan tiga daerah sebagai calon, yakni Kabupaten Asahan, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” jelasnya.
Rino menjelaskan rangkaian kegiatan diawali dengan bimbingan teknis terkait indikator, program keluarga berintegritas, hingga pelibatan dunia usaha. Selanjutnya, pada November mendatang akan dilakukan penilaian oleh tim gabungan dari Kementerian Dalam Negeri, KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Ombudsman, dan BPKP. Penetapan sebagai percontohan tidak hanya didasarkan pada indikator administratif, tetapi juga rekam jejak daerah.
“Tidak boleh ada kepala daerah maupun pimpinan OPD yang terjerat tindak pidana korupsi. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk saling mengingatkan dan melakukan pengawasan,” tegasnya.
Ditanya kenapa Kab Asahan terpilih, Rino menjelaskan proses seleksi cukup ketat karena sejak 2024 KPK telah melakukan observasi terhadap hampir 60 kabupaten/kota.
Sejumlah kriteria penilaian meliputi Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), SAKIP, LAKIP, Maturitas SPIP, opini BPK, serta profiling rekam jejak tindak pidana korupsi. KPK juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara dalam proses klarifikasi dan verifikasi.
“Dengan ditetapkannya sebagai calon Kabupaten Antikorupsi, Pemerintah Kabupaten Asahan diharapkan mampu membangun sistem pencegahan korupsi yang kuat dan berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” jelas Rino. (wsp/a03/d2)
Jenggala







