Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses penyelidikan atas dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) masih berlangsung dan belum dinaikkan ke tahap penyidikan.
Pernyataan itu disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat memberi keterangan kepada wartawan, Selasa 21 Juli 2026.
Taufik menyatakan tim penyelidik masih menelaah berbagai aspek pengelolaan anggaran di BPKH secara mendalam.
Ia menegaskan proses lidik ini berbeda dengan pendalaman terpisah yang dilakukan KPK berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Sebagai bagian dari pemeriksaan, kata Taufik, KPK telah meminta keterangan kepada pihak BPKH mengenai pemanfaatan anggaran untuk penyelenggaraan haji, termasuk anggaran untuk kuota tambahan.
Saat ini fokus penyelidikan diarahkan pada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran BPKH secara umum, bukan hanya pada satu item kegiatan tertentu.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan penyelidikan menitikberatkan pada kesesuaian antara besaran dana yang dikelola dengan mutu layanan yang diterima jemaah haji di Arab Saudi.
Menurut Asep, aspek layanan yang mendapat perhatian penyidik meliputi akomodasi, katering, dan transportasi bagi jemaah.
Ia menambahkan penyelidikan juga menyoroti proses pengadaan dan mekanisme lelang vendor layanan haji di Arab Saudi untuk memastikan tidak terjadi penunjukan penyedia jasa yang merugikan kualitas pelayanan.
KPK menegaskan akan melanjutkan penanganan perkara secara profesional dan berhati-hati, serta memastikan setiap langkah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.







