DPRD Provinsi Banten bersama pemerintah daerah sedang merampungkan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai upaya mereduksi disparitas mutu dan akses antar wilayah Banten Utara dan Banten Selatan.
Inisiatif Raperda ini digulirkan oleh DPRD melalui Komisi V untuk menggantikan payung hukum pendidikan yang terakhir diperbarui pada 2012 dan dinilai tidak lagi relevan.
Anggota Komisi V, Yeremia Mendrofa, menyatakan bahwa rancangan peraturan baru dibutuhkan sebagai landasan hukum yang lebih kuat untuk mempercepat penanganan masalah pendidikan di provinsi ini.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perlunya percepatan di sektor pendidikan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat menengah di Banten tercatat 73,8%, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 76%.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Banten baru mencapai 9,5 tahun, setara lulus SMP dan belum memenuhi target wajib belajar 12 tahun.
Tantangan kapasitas tampak dari jumlah lulusan SMP/sederajat sekitar 220.000 per tahun, sementara daya tampung sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 82.000 hingga 83.000 siswa.
Pemerintah provinsi telah menjalankan program sekolah gratis yang mencakup kira-kira 75.000 siswa, termasuk perluasan ke madrasah.
Meski demikian terdapat selisih kebutuhan sekitar 70.000 siswa yang berisiko putus sekolah karena keterbatasan anggaran daerah (APBD).
Untuk menutup kekurangan tersebut, DPRD mendorong keterlibatan sekolah swasta, madrasah, dan yayasan secara inklusif sebagai mitra penyelenggaraan pendidikan.
Yeremia menekankan pentingnya merangkul penyelenggara pendidikan nonnegri agar layanan pendidikan dapat terjaga secara menyeluruh di seluruh wilayah.
Komisi V juga menyoroti masalah keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penetapan desil pada jalur afirmasi PPDB.
Kasus ditemukan di mana keluarga penerima PKH atau KIP tercatat sebagai desil tinggi atau belum terdata, sehingga kuota afirmasi di sejumlah sekolah tidak terpenuhi.
Pemerintah daerah diminta memperjelas cakupan program sekolah gratis, apakah hanya SPP atau termasuk biaya buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler.
Selain itu, pencairan dana ke sekolah penyelenggara harus tepat waktu agar operasional dan pembayaran tenaga pendidik tidak terganggu.
Pemprov juga dianjurkan mencari sumber pendanaan alternatif selain APBD, seperti CSR perusahaan, Baznas, dan kemitraan tenaga ahli industri untuk menambah ruang fiskal pendidikan.
Raperda yang disusun nantinya akan memuat aturan terkait perlindungan siswa (anti-bullying), muatan lokal, serta kesejahteraan guru untuk mendorong pemerataan kualitas SDM di seluruh Provinsi Banten.







